PEMERINTAH berkomitmen bersama dunia internasional untuk mengimplementasikan target manajemen pengelolaan gambut yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangakan sumber daya yang terbatas di Tanah Air. Salah satu negara yang akan bekerjasama dengan Indonesia dalam komitmen terhadap Paris Agreement serta membahas lahan gambut ialah Australia.
“Indonesia dan Australia akan bekerjasama di bawah kendali UN Environment dengan mengandeng CIFOR,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) di Yogyakarta, Selasa (24/4).
Dalam agenda tersebut Siti Nurbaya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan dan Energi Australia, H.E. Josh Frydenberg.
"Membahas tentang persoalan lahan gambut. Indonesia telah mendapatkan pengetahuan yang luas dalam hal pengelolaan lahan gambut melalui pengalaman, penelitian dan pengembangan dan pengaturan kelembagaan," terangnya.
Pengelolaan lahan gambut, ujarnya, telah dilakukan masyarakat Indonesia sejak lama. Namun, pengelolaan gambut belum dilakukan secara berkesinambungan. "Pengalaman ini membawa Indonesia fokus dalam konservasi dan pengelolaan berkelanjutan dari lahan gambut," imbuhnya.
Lebih lanjut diterangkan Siti, berbagai kebijakan telah dibuat untuk mendukung pengelolaan gambut yang berkelanjutan yakni komitmen politik, regulasi, mendirikan badan khusus untuk merestorasi gambut, hingga bekerjasama dengan semua level pemerintah dan stakeholder.
Semua hal tersebut mempengaruhi secara signifikan dalam pengelolaan gambut yang berdampak degradasi terhadap kejadian kebakaran pada lahan gambut. Hal tersebut mencerminkan tata kelola lahan gambut Indonesia yang lebih baik. Selain itu Indonesia akan memastikan perlindungan lahan gambut agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut.
"Dan Juni nanti dua menteri Kongo dan Republik Demokratik Kongo akan datang dan mempelajari keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan lahan gambut," tandasnya. (OL-5)
