Sekolah Rentan Jadi Pintu Masuk Radikalisme

HINGGA saat ini belum ada kebijakan yang spesifik untuk memproteksi sekolah dari radikalisme. Hasil penelitian Maarif Institute for Culture and Humanity menemukan keberadaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau kegiatan ekstrakurikuler belum mampu membendung arus radikalisasi di sekolah.

Riset yang dilakukan pada Oktober hingga Desember 2017 dan melibatkan 40 sekolah di lima provinsi tersebut menghasilkan kesimpulan masih lemahnya perlindungan yang dapat diberikan sekolah kepada siswa. Guru, alumni, hingga kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan, dalam beberapa kasus justru menjadi media infiltrasi radikalisme paling utama.

Direktur Maarif Institute, Abdullah Darraz mengatakan kondisi tersebut disebabkan kurang pemahaman dan kesadaran sekolah tentang peta gerakan radikalisme. Khususnya guru dan kepala sekolah yang bertugas menyeleksi mentor atau setiap orang yang bertugas melakukan interaksi dengan siswa di sekolah.

"Paham radikal disusupkan di sela kegiatan belajar mengajar serta kegiatan kelas tambahan di luar jam sekolah. Guru ini bisa jadi dua, bisa menjadi aktor radikalisasi itu sendiri dan sebaliknya dia bisa meng-counter radikalisme, itu mengapa pemahaman mereka yang tepat sangat penting," ujar Darraz.

Dari penelitian tersebut juga diketahui, dari 40 sekolah yang diriset, seluruhnya belum memiliki satupun kebijakan yang spesifik untuk memproteksi sekolah dari penetrasi paham radikal. Ia mengatakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi tingkat daerah tersebut.

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama juga harus mengimplementasikan empat model daya tahan sekolah yang antiradikalisme. Mulai dari sekolah inklusif, sekolah penuh patronase harmoni dan bhineka, sekolah kebangsaan dan nasionalisme, serta guru dan siswa menjadi benteng antiradikalisme.

Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian, Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan, harus ada dorongan agar sekolah terus berupaya meningkatkan budaya berpikir kritis. Tidak hanya pada siswa, tetapi juga pada guru serta setiap orang yang bersentuhan dengan siswa di lingkungan sekolah.

"Hal ini diharapkan mampu menjadi bekal untuk menangkal paham radikal. siswa harus dibiasakan pada segala bentuk perbedaan. Mereka harus dibiasakan untuk berdebat. Guru di sini juga harus mau berpikiran terbuka dan tidak bersikap diktator,” ujar Totok.

Totok mengatakan, saat ini, Kemendikbud dengan tim ahli pendidikan tengah terus menggodok teknis penerapan pendidikan karakter agar implementasinya semakin maksimal di sekolah. Termasuk dalam hal penilaian. Nantinya, nilai rapor tidak hanya akan berisi nilai akademis tetapi berbagai unsur penilaian lain, termasuk empati dan toleransi. (X-12)