Utamakan Pencegahan lewat Gaya Hidup Sehat

PENYAKIT katastropik (berbiaya tinggi) seperti stroke, jantung koroner, gagal ginjal, kanker, dan diabetes menyedot sebagian besar dana JKN.

Sekitar Rp16,9 triliun atau 29,67% pembiayaan program JKN terserap untuk pengobatan penyakit-penyakit tersebut.

Salah satu faktor penyebab utama timbulnya penyakit-penyakit tidak menular (PTM) itu ialah gaya hidup. "Sekitar 80% PTM disebabkan perilaku yang tidak sehat. Karena itu, untuk mencegahnya, faktor risiko penyebab PTM harus dikendalikan dengan menerapkan pola hidup sehat," ujar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh, pekan lalu. Menurut Kementerian Kesehatan, 26,1% penduduk kurang melakukan aktivitas fisik, 93,5% penduduk kurang mengonsumsi sayur dan buah, 36,3% penduduk usia 15 tahun ke atas merokok, dan 4,6% penduduk usia di atas 10 tahun mengonsumsi alkohol.

Oleh karena itu, pemerintah, tutur Subuh, berupaya mengajak masyarakat untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, antara lain konsumsi sayur dan buah lebih banyak, menjauhi rokok, tidak mengonsumsi alkohol, dan rutin beraktivitas fisik. Empat hal tersebut dapat menurunkan risiko penyakit PTM.

Kebijakan dan strategi untuk pengendalian PTM, tuturnya, telah disusun, di antaranya fokus pada empat PTM utama, yaitu kardiovaskuler, diabetes melitus, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). "Strategi aksi pencegahan dan pengendalian PTM 2015-2019 telah dibuat," tuturnya.

Secara terpisah, IDI mendorong adanya perbaikan tata kelola klinis khususnya di fasilitas layanan kesehatan primer seperti dokter praktik mandiri dan puskesmas.

Ketua Divisi Penataan Sistem Penataan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer PB IDI, Didik K Wijayanto, mengatakan puskesmas harus menjadi unit kesehatan masyarakat yang juga mencakup upaya promotif dan preventif. "Tetapi saat ini lebih banyak puskesmas justru menjadi seperti rumah sakit dengan pasien yang menumpuk," ujarnya.

Masalah rokok

Sementara itu, Tenaga Ahli Dewan Nasional Jaminan Sosial Hasbullah Thabrany menyoroti tingginya konsumsi rokok di Indonesia yang juga menjadi salah satu pemicu penyakit-penyakit katastropik. "Saat ini ramai perdebatan JKN haruskah perokok dijamin. Selain itu, dana cukai rokok untuk pembiayaan JKN. Tapi yang paling penting ialah politik perubahan," tegasnya.

Menurut Hasbullah, kesadaran untuk pengendalian tembakau dan konsumsi rokok sudah terbentuk. Namun, masih ada kepentingan politik yang lebih besar daripada kepentingan kesehatan.

Secara terpisah, pemerintah menegaskan perokok tetap mendapatkan pembiayaan kesehatan apabila dia merupakan peserta JKN. "Karena untuk memastikan apakah penyebab penyakitnya karena rokok juga tidak mudah dan tidak murah. Jadi, perokok tetap dijamin JKN. Bersamaan dengan itu, penguatan pencegahan perokok baru harus dilakukan," ujar Staf Ahli Kementerian Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede. (Ind/H-3)