Indonesia Tinjau Ulang Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

PEMERINTAH Indonesia tengah meninjau ulang Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) untuk mempertajam proyeksi iklim dan dampak potensialnya pada tahun 2045, sekaligus menilai risiko dan dampak perubahan iklim.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat memberikan pidato kunci rangkaian The 23rd Conference of the Parties (COP 23) to the UN Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bonn, Jerman, Rabu (15/11). Pernyataan resmi Bappenas diterima di Jakarta, Jumat (17/11), pada forum bertema Building Up Scientific Enhance the Effectiveness and Efficiency of Adaptation Planning and its Action, itu Bambang menyebut peninjauan ulang dalam rangka memperkuat implementasi adaptasi perubahan iklim.

"Ini dapat digunakan sebagai acuan untuk persiapan perencanaan pembangunan nasional jangka menengah berikutnya (RPJMN Tahun 2020-2024) baik dengan pendekatan regional maupun sektoral," ucap Kepala Bappenas.

Proses untuk memperbarui proyeksi iklim berskala nasional tersebut, lanjut Bambang, didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai penyedia data iklim yang akurat. Dalam proses kaji ulang RAN-API sendiri, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Indeks Ketahanan Nasional yang berguna untuk mengukur status pelaksanaan rencana adaptasi. Indeks Ketahanan Nasional juga penting sebagai dasar penyusunan rencana adaptasi di masa depan.

Dengan mempertimbangkan upaya tersebut, pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkuat strategi dan kebijakan makro sektoral dan spasial, sebagaimana tercermin dalam rencana program ketahanan dari kementerian sektoral.

Selain itu, pemerintah daerah akan terus didorong mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih akurat dan mudah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. "Kesimpulannya saya ingin menyampaikan pesan bahwa perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tugas satu negara," ucapnya.

Strategi adaptasi, lanjut Bambang, juga memerlukan koordinasi dan keterlibatan yang baik dari semua elemen pembangunan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan perlu didukung oleh semua pihak termasuk sektor swasta dan publik.(Ant/OL-3)