Kamis 12 Oktober 2017, 21:34 WIB

Peringatan Bom Bali I, Momen Penting Mengingatkan Tanggung Jawab Negara

Micom | Humaniora
Peringatan Bom Bali I, Momen Penting Mengingatkan Tanggung Jawab Negara

ANTARA FOTO/Satya Baty

 

HARI ini, 12 Oktober 2017, Indonesia dan beberapa negara memperingati tragedi Bom Bali 1 yang ke-15. Serangan Bom Bali I telah menewaskan 202 jiwa dan 209 luka-luka.

Dalam kesempatan ini, Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa peringatan tersebut menjadi momen penting bagi negara Indonesia untuk memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada para korban serangan Bom Bali. Terutama bagi para penyintas (survivor) di Indonesia yang belum tersentuh layanan keadilan secara memadai.

"ICJR melihat masih banyak survivor yang masih mengalami penderitaan, trauma, dan penurunan kualitas hidup setelah mengalami peristiwa tersebut," kata peneliti ICJR, Ajeng Gandini Kamilah, melalui keterangan tertulis, Kamis (12/10).

Menurut dia, data layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2017 menunjukkan bahwa masih sedikit jumlah korban Bom Bali yang mampu mengakses layanan bantuan medis, psikologis, dan psikosial dari negara. Tercatat bahwa sejak 2016 dan 2017 jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan medis, psikologis, dan psikososial di LPSK hanya sebanyak 36 orang.

"Dari 36 orang yang masih aktif di tahun ini sebanyak 26 korban, sedangkan 10 orang layanan telah ditutup. Namun, LPSK lah satu-satunya lembaga resmi yang saat ini melakukan layanan bagi korban bom Bali," lanjutnya.

Terkait pemberian kompensasi, secara formal tidak ada satu pun korban yang tercatat mendapat pemberian kompensasi oleh negara jika didasarkan pada putusan pengadilan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pemberian kompensasi berdasarkan putusan pengadilan baru diberikan pada kasus bom Marriott dan kasus Samarinda 2017.

"Dan kompensasi ini pun belum dieksekusi," cetus Ajeng.

Karena itu, ICJR masih mendorong secara aktif upaya kompensasi korban dalam revisi UU Terorisme yang saat ini sedang dibahas DPR agar tidak melulu digantungkan kepada putusan pengadilan. Mekanisme itu jelas akan mempersulit para korban bom Bali untuk mengakses kompensasi karena kasus bom Bali telah selesai di pengadilan.

"ICJR juga mendorong langkah-langkah aktif lembaga-lembaga negara untuk memperkuat layanan bagi para survivor Bom Bali. Langkah-langkah ini harus dilakukan dengan cara memperkuat layanan, memperkuat porsi anggaran bagi korban, dan mulai menyusun atau memverifikasi jumlah survivor agar dapat mengakses layanan korban. ICJR sangat yakin masih banyak survivor yang belum tersentuh secara memadai oleh layanan," pungkasnya. (RO/OL-2)

Baca Juga

ANTARA/Kornelis Kaha

Aktivitas Vulkanik Gunung Ile Lewotolok Masih Terus Terjadi

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 03 Desember 2020, 14:45 WIB
Erupsi gunung dengan ketinggian 1.623 meter di atas permukaan laut, terekam di seismogram dengan amplitude 5 mm dan berdurasi 25...
Antara

Picik kalau Benih Lobster Dilihat dari Sisi Bisnis Saja

👤Ardi T Hardi 🕔Kamis 03 Desember 2020, 14:20 WIB
SKANDAL korupsi benih lobster yang merupakan komoditas biodiversitas Indonesia mengambarkan buruknya pengelolaan biodiversitas...
MI/ BARY FATHAHILAH

Pantau Covid-19 Melalui Aplikasi Kesehatan Berbasis AI

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 03 Desember 2020, 14:15 WIB
Peneliti dan pakar informatika tengah mengembangkan teknologi artificial intelligence untuk membantu penanganan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya