Ilmuwan Harus Beretika

DALAM menanggapi skandal mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Technische Universiteit (TU) Delft Belanda Dwi Hartanto, akademisi Doni Koesoema Albertus menyatakan masyarakat perlu lebih kritis menyikapi persoalan. Dikatakan Doni, masyarakat Tanah Air memang haus dengan cerita-cerita inspiratif dari sesama anak bangsa yang dianggap berprestasi di luar negeri. Namun, antusiasme semacam itu, kata Doni, juga bisa menjebak jika tanpa informasi yang berimbang. Pasalnya, ia berpendapat bahwa jargon-jargon yang menimbulkan sentimen primordial seperti ‘anak bangsa’ ataupun ‘putra daerah’ bisa menggerus kekritisan masyarakat. “Ikatan primordial bisa menipu. Istilah anak bangsa dan putra daerah contohnya. Tentu, capaian dan prestasi yang bagus harus disebarluaskan, tetapi masyarakat harus kritis,” ucapnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Menurutnya, akademisi dan intelektual sedianya harus memiliki standar intelektual dan integritas moral yang tinggi. Selain itu, sambung Doni, mereka juga harus bisa mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. Terlebih, lanjutnya, kalangan intektual, akademisi, dan ilmuwan memiliki etika tidak boleh melakukan kebohongan publik, tak terkecuali dalam hal kompetensi dan hasil penelitian. “Yang dilakukan Dwi Hartanto itu merupakan penipuan publik. Dia berbohong soal kompetensinya. Dia seolah ingin diakui dan menjadi terkenal. Itu seperti bermimpi. Kejiwaannya perlu diperiksa karena mungkin dia mengalami penyakit psikologis.”

Mekanisme pendataan
Di sisi lain, ia menyarankan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) harus memiliki mekanisme pendataan terhadap seluruh ilmuwan, akademisi, dan mahasiswa di luar negeri agar informasinya mudah diakses publik.

“Saat ini kan tidak ada. Kemristek Dikti harus bekerja sama dengan atase pendidikan dan kebudayaan di luar negeri untuk mendata para diaspora Indonesia sehingga CV-nya ketahuan,” imbuh Doni.

Dwi Hartanto merupakan mahasiswa doktoral bidang interactive intelligence di TU Delft. Dalam berbagai kesempatan wawancara dengan sejumlah media, ia mengklaim sejumlah prestasi di bidang teknologi kedirgantaraan di antaranya membuat Satellite Launch Vehicle/SLV (wahana peluncur satelit) dan memenangi kompetisi antarbadan antariksa.

Melalui surat resmi yang dipublikasikan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Delft, Dwi mengakui berbagai klaimnya merupakan kebohongan. “Saya mengakui bahwa ini ialah kebohongan semata. Saya tidak pernah memenangi lomba riset teknologi antar-space agency dunia di Jerman pada 2017. Saya tidak pernah menempuh studi ataupun memiliki gelar akademik yang berkaitan dengan kedirgantaraan. Lebih pada bagian telemetri­nya,” ujarnya dalam surat resmi tertanggal Sabtu (7/10). Kedutaan Besar RI di Den Haag pun kemudian mencabut penghargaan yang diberikan kepada Dwi.

Pakar pendidikan Arief Rachman mengatakan skandal Dwi Hartanto mencerminkan lemahnya mekanisme pemberian penghargaan dalam dunia akademis. Padahal, kata Arief, pemberi­an penghargaan semestinya tidak boleh sembarangan. Ia mencontohkan minimal harus ada keterlibatan dewan pakar yang kompeten untuk menelusuri rekam jejak dan prestasi. Meski begitu, ia mengatakan pencabutan penghargaan yang diberikan KBRI Belanda tersebut sudah tepat. “Ada klausul bila terjadi kekeliruan bisa ditinjau kembali bahkan dicabut penghargaannya. Pencabutan penghargaan dibenarkan jika memang tidak sesuai,” ujarnya. (H-5)

[email protected]