Limbah Elektronik akan Dikelola

LIMBAH elektronik masih jadi masalah karena belum terkelola dengan baik. Umumnya, sampah barang elektronik, khususnya dari rumah tangga, masih diperlakukan seperti sampah biasa.

Plt Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkung­an Hidup dan Kehutanan (LHK), Karliansyah, menyampaikan limbah elektronik selalu menjadi masalah utama di negara-negara berkembang. Sebabnya, Indonesia dan negara berkembang lain belum memiliki fasilitas lengkap guna mengelola limbah elektronik.

“Indonesia baru sampai di tahap pengumpulan sampah elektronik saja. Itu pun baru dapat menangani sekitar 75%,” ujarnya, dalam lokakarya pengelolaan limbah elektronik, di Jakarta, kemarin.

Karliansyah mengatasi, jika tidak dikelola, sampah barang elektronik yang sudah tidak terpakai akan merugikan kesehatan dan lingkungan.

Sebaliknya, jika dikelola, sampah akan mendatangkan keuntungan. Salah satu manfaat yang bisa didapat ialah berbagai logam dari komponen-komponen barang elektronik, mulai emas, perak, hingga tembaga.

Hal itu akan memungkinkan terciptanya tambang urban atau hasil tambang dari sumber-sumber di perkotaan. “Jika dikelola dengan baik, 1 ton limbah elektronik dapat menghasilkan sekitar 1,44 kg emas. Belum lagi perak dan logam lain,” jelasnya.

Langkah awal yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut ialah berdialog dengan industri dan pemerintah daerah (pemda). Dalam waktu dekat, diharapkan akan dapat terba­ngun teknologi pengelola limbah elektronik yang berkapasitas besar. Pemda diharapkan mulai menyosialisasikan itu agar masyarakat kelak dapat mengumpulkan dengan tepat ke shelter yang disediakan setiap daerah.

“Nantinya kita akan mulai dari pengumpulan elektronik sisa perkantoran lembaga pemerintah, lalu industri, baru rumah tangga. Karena mengumpulkan dari rumah tangga pasti paling sulit,” imbuhnya.

Bersamaan dengan itu, sistem pendataan pergerakan barang elektronik, termasuk yang sudah tidak terpakai atau berpotensi menjadi limbah, akan dilakukan. Dengan demikian, diharapkan program akan dapat berjalan lebih maksimal.

Pengalaman Taiwan
Berdasarkan data Kementerian LHK 2015 diketahui limbah telepon seluler di Indonesia diperkirakan mencapai 45 juta. Namun, limbah elektronik yang terkumpul hanya sekitar 30% per tahun. Barang yang terkumpul tersebut juga belum sampai ke tahap pengelolaan. Jika ditambah dengan barang elektronik lain, diperkirakan jumlahnya jauh lebih tinggi.

Sementara itu, Direktur Environmental Protection Agency Taiwan, Ming Hua Hsu, di kesempatan sama, mengatakan dibutuhkan penelitian dan pelaksanaan yang konsisten sesuai dengan kondisi tiap negara untuk dapat menyukseskan pengelolaan limbah elektronik.

Di Taiwan, hal itu telah dilakukan sejak 20 tahun silam. Berbagai keuntungan dari sistem tersebut telah didapatkan, termasuk dalam hal ekonomi. “Pemerintah Indonesia harus bisa menjalankan dengan manajemen dan regulasi yang tepat serta menentukan teknologi yang paling memungkinkan dengan kondisi setiap daerah,” ujar Ming. (H-3)

[email protected]