Tekan Deforestasi Butuh Aksi

PROJECT Lead for Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF) William Boyd menyatakan yang kini dibutuhkan dalam menekan laju deforestasi terkait dengan perubahan iklim dan hutan ialah aksi nyata, dan bukan hanya komitmen para anggota GCF.

“Tantangannya ialah mengimplementasikan upaya ini. Dengan kata lain, setelah Perjanjian Paris, tantangannya ialah sulitnya koordinasi untuk mewujudkan agenda penanggulangan perubahan iklim dari komitmen menjadi tindak­an,” kata Boyd, kemarin, dalam pertemuan tahunan CGF atau Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Hutan yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, 25-29 September.

Ia menyebutkan, sebelumnya telah ada serangkaian komitmen dan kesepakatan ambisius mengenai perubahan iklim dan hutan. Di antaranya Deklarasi New York, yang memuat komitmen sektor swasta untuk menghapus deforestasi dari rantai pasokan komoditasnya. Selain itu, ada Perjanjian Paris yang merupakan komitmen berbagai negara dalam membatasi emisi karbon.

Dalam pertemuan kali ini disepakati pemberdayaan masyarakat adat dalam menekan laju deforestasi dan perubahan iklim dalam pembangunan global. Menurut Boyd, inisiatif masyarakat sipil harus muncul di berbagai skala dan lintas wilayah geografis. Masyarakat adat dan tradisional terlibat dengan pemerintah dan aktor lain dalam mengatasi masalah iklim dan hutan di beberapa forum.

CGF bertujuan menekan laju deforestasi antara lain untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan, yakni pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari ambisi anggota GCF dalam mengurangi deforestasi hingga 80% pada 2020.

Balikpapan Statement
Anggota GCF yang terdiri atas 39 gubernur dari 10 negara itu juga membangun kerangka kerja dan kemitraan dengan lembaga donor. Hal sama juga dilakukan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal untuk membahas strategi kolaborasi demi mencapai target pembangunan rendah emisi di setiap yuridiksi. “Kami sepakat melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal dari dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Contohnya, melalui pengakuan hutan adat dan hutan masyarakat,” ujar Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.

Ia menjelaskan para gubernur anggota GCF diharapkan menghasilkan penyataan yang kuat dan terpadu melalui Balikpapan Statement. Kesepakatan itu akan dijadikan sebagai peta jalan dari aksi regional ke nasional dan global untuk menghambat laju deforestasi, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi perubahan iklim.

Balikpapan Statement merupakan pernyataan dengan tiga agenda utama. Pertama, mengidentifikasi bagaimana yurisdiksi menghasilkan komoditas pertanian dengan mengurangi deforestasi.

Kedua, perlindungan hak-hak masyarakat adat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketiga, untuk menjamin anggota GCF bisa meraih pendanaan yang diperlukan untuk mengurangi deforestasi, mendukung pembangunan rendah emisi, dan melindungi hak-hak masyarakat adat. (H-2)

[email protected]