Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan ke Proyek yang Menguntungkan

PRESIDEN Joko Widodo berharap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa mengelola keuangan dengan baik dan dana yang ada bisa diinvestasikan sehingga keuntungan yang diperoleh bisa untuk menyubsidi ongkos atau biaya haji di masa mendatang.

"Dana yang ada bisa dikelola, diinvestasikan di tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu nanti bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti lebih turun, turun, turun terus," kata Presiden usai melantik tujuh Dewan Pengawas BPKH dan tujuh anggota BPKH di Istana Negara Jakarta, Rabu (26/7)

Ketujuh Dewan Pengawas BPKH itu adalah Yuslam Fauzi (Ketua merangkap anggota dari unsur masyarakat), Khasan Faozi dan Moh Hatta (anggota dari unsur pemerintah). Berikutnya, KH Marsudi Syuhud, Suhaji Lestiadi, Muhammad Akhyar dan Abd Hamid Paddu masing-masing sebagai anggota Dewan Pengawas dari unsur masyarakat.

Sedangkan tujuh anggota BPKH adalah Ajar Susanto, Rahmat Hidayat, Anggito Abimanyu, Beny Witjaksono, Acep Riana Jayaprawira, A Iskandar Zulkarnain dan Hurriyah El Islamy.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi berharap pengelolaan dana haji ini bisa menyontoh negara lain, seperti Malaysia yang juga melakukan hal tersebut (menginvestasikan dana haji) dalam mengelola tabungan haji.

"Saya kira badan ini bisa melihat bagaimana negara lain, karena kita paling gede, karena haji paling banyak, kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapapun, terutama masyarakat yang akan pergi haji," katanya.

Dalam acara pelantikan hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Sedangkan beberapa Menteri Kabinet Kerja yang hadir diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Seskab Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pengelolaan keuangan haji adalah hal yang paling penting. "Bisa saja kan. Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede."

Menurut Jokowi, nantinya pemerintah bisa mencarikan proyek infrastruktur yang sudah pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Investasi melalui dana haji bisa didahulukan dibanding investasi lewat jalur lainnya.

"Misalnya ada jalan tol yang sudah brownfield (sudah melewati proses perizinan), mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini. Pelabuhan, yang aman-aman," kata Jokowi.

"Jalan tol, pelabuhan, ya enggak mungkin toh sampai rugi kalau naruhnya di situ? Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.(OL-3)