Sistem Zonasi PPDB Dilanjutkan

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan bertekad akan tetap melanjutkan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Sistem ini diyakini akan menghilangkan kastanisasi sekolah yang telah terjadi puluhan tahun.

" Sistem zonasi memang baru, dimana siswa wajib diterima pada jarak sekolah terdekat di wilayahnya sehingga tidak ada lagi sekolah favorit karena memang banyak pemburu sekolah favorit. Karena itu semua sekolah harus favorit. Sekian tahun kondisi yang ada menciptakan kastanisasi sekolah padahal semua anak bangsa dan sekolah dapat bantuan program pemerintah maka negara harus berlaku adil agar anak miskin harus bersekolah ," kata Mendikdbud Muhadjir Effendy di sela sela acara Anugerah PAUD dan Pendidikan Masyarakat Tingkat Nasional di Bengkulu.

Dia menegaskan tahun depan sistem zonasi tetap berjalan dan pihaknya sedang memetakan sekolah sekolah yang ada di wilayah zonasi di daerah untuk dikembangkan . Sebab itu nantinya akan dimatangkan dengan pertemuan para kepala dinas pendidikan dalam evaluasi PPDB 2017/2018.

Mendikbud menyatakan optimismenya pada tiga tahun mendatang sekolah sekolah yang diberikan fasilitas yang baik dan lebih merata di wilayah zonasi dan akan dapat mencetak sekolah yang baik di wilayah terkait.

" Jadi. kita memetakan sekolah sekolah yang akan diberikan program bantuan guna meningkatkan kualitas sekolah yang ada di wilayah zonasi sehingga sekolah ini menjadi sekolah unggulan pula ," tandas Muhadjir.

Terkait sistem PPDB yang dikembangkan Kemendikbud tersebut, Ahmad Suedy dari Komisioner Ombudsman Republik Indonesia ( ORI) menyatakan sepakat sistem zonasi dilanjutkan pada tahuh mendatang.

Namun ia mengingatkan harus diiringi dengan perbaikan fasilitas untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah zonasi.

" Zonasi memang belum bisa sepenuhnya dilaksanakan karena ada penumpukan fasilitas sekolah di pusat kota. Zonasi tetap harus dilanjutkan namun mesti disertai pemerataan fasilitas untuk sekolah," kata Ahmad Suaedy saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu ,(15/7).

Senada dengan Mendikbud, ia mengakui telah terjadi kastanisasi sekolah selama ini sehingga sistem zonasi diharapkan menghapus itu. Hemat dia, selama ini pendidikan tidak merata, fasilitas sekolah yang baik menumpuk di perkotaan ditambah banyak orang mengejar sekolah favorit.

Menurut Ahmad pihak yang harus melaksanakan perbaikan fasilitas ialah kalangan dinas pendidikan, pemerintah daerah dan juga Kemendikdud. Fasilitas yang harus ditingkatkan berupa ruang kelas baru laboratorium juga peningkatan kualitas guru.

Saat ditanya apa saja perkembangan laporan pengaduan PPDB di Posko ORI, Ahmad Suaedy mengungkap untuk sementara laporan yang masuk tidak hanya pengaduan sistim zonasi, juga masalah konvensional atau yang sudah terjadi setiap tahun seperti jual beli kursi dan pemberian jatah anak pejabat.

"Juga ada pungutan, sebagian kepala sekolah mengembalikan pungutan dan sebagian lagi dipecat oleh kepala dinas pendidikan setempat," tukas Ahmad Suaedy.(OL-3)