Kalla: Kebijakan Full Day School Tidak Bisa Diputuskan Menteri

"Memang banyak pertimbangan, tapi ini kan menyangkut 50 juta anak, jadi tentu nanti presiden yang mengundang (untuk) rapat terbatas memutuskan, saya kira," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/6).

Kalla menggarisbawahi bahwa kebijakan ini (full day school) cukup sensitif untuk diputuskan oleh menteri. Karena, nasib 50 juta anak Indonesia yang ada di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, dipertaruhkan.

Kalla mencontohkan, ada banyak yang harus dipikirkan, seperti sistem pelaksanaan full day school tersebut. Selain itu, Kalla memberi contoh sederhana mengenai ketersediaan logistik makanan yang akan dikonsumsi siswa selama sekolah.

Kebijakan ini bisa diterima dan diaplikasikan di kota besar. Tapi, sekolah yang ada di desa belum tentu bisa langsung menerima kebijakan ini. "Logistiknya? Kalau (sekolah) di desa, siapa bikin dapur di sekolah? ada enggak ruang makannya? Itu yang paling sederhana," kata dia.

Pria asal Makassar ini menegaskan, kebijakan ini akan dievaluasi kembali. Karena, kebijakan ini akan berimbas kepada banyak hal jika tetap diterapkan. "Ada yang mungkin ada yang tidak, jadi tidak bisa dilakukan secara umum dulu, nanti bertahap-tahap," tegas Kalla.(OL-3)