PARFI’56: Hari Film Nasional 2026 Jadi Momentum Perkuat Ekosistem dan Kesejahteraan Pekerja

MEMPERINGATI Hari Film Nasional, yang jatuh setiap 30 Maret, Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI’56) menegaskan komitmen untuk memperjuangkan penguatan ekosistem perfilman tanah air. 

Ketua Umum PARFI’56, Marcella Zalianty, menyebut momentum tahun ini sebagai titik balik strategis untuk menjawab berbagai tantangan klasik yang masih dihadapi insan film.

“Hari Film Nasional 2026 adalah momen kebangkitan. Kita melihat grafik positif di mana film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan tembusan penonton yang signifikan, namun kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus memastikan bahwa kebangkitan ini diiringi dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja film termasuk jam kerja yang sehat, hak kekayaan intelektual, serta pemerataan akses dan infrastruktur,” tegas Marcella Zalianty.

Baca juga : Rayakan Kreativitas Film Nasional, Kemendikbudristek Gelar Ngabuburit Bareng Insan Film di 10 Kampus

Prestasi Global dan Narasi Lokal

PARFI’56 mencatat lonjakan prestasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Sejumlah karya seperti The Raid, Marlina si Pembunuh Empat Babak, hingga serial Gadis Kretek telah menempatkan sinema Indonesia di peta global. 

Paling baru, film Para Perasuk (Levitating) berhasil menembus Sundance Film Festival 2026.

Menurut Marcella, pencapaian internasional ini membuktikan bahwa narasi lokal dengan pendekatan artistik yang kuat mampu bersaing secara global. 

Baca juga : PARFI ’56 Semarakkan #HariFilmNasional2024 dengan Tema ‘Aktor Tangguh, Industri Tumbuh’

“Pencapaian di dunia internasional ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga pelecut semangat. Narasi lokal dengan pendekatan artistik yang kuat membuktikan bahwa film Indonesia mampu bersaing secara global. Keberagaman budaya dan isu sosial kita juga memiliki resonansi universal,” ujarnya.

Dorong Insentif Pajak dan Pemerataan Layar

Menyikapi dinamika industri, PARFI’56 mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satunya adalah inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah merumuskan kebijakan insentif pajak untuk industri film.

“Kami mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengikuti langkah ini. Insentif pajak bukan hanya meringankan beban produksi, tetapi juga mendorong investasi dan menjadikan daerah sebagai lokasi syuting yang kompetitif,” ungkap Marcella.

Selain regulasi, PARFI’56 juga menyoroti ketimpangan sebaran layar bioskop yang masih terpusat di Pulau Jawa. 

Marcella menegaskan pentingnya percepatan pembangunan bioskop di wilayah Indonesia Timur agar akses hiburan dan apresiasi karya seni merata di seluruh nusantara.

Kesejahteraan Pekerja dan Tantangan AI

Di balik gemerlap angka penonton, isu kesejahteraan aktor, kru, hingga pekerja kreatif masih menjadi perhatian utama. PARFI’56 mendesak adanya standarisasi kompetensi dan perlindungan hukum yang jelas, terutama bagi talenta muda yang kerap bekerja tanpa kontrak memadai.

“Kami mengingatkan pentingnya standarisasi kompetensi dan perlindungan hukum bagi para pekerja film. Saat ini, masih banyak talenta muda yang bekerja dengan kontrak yang tidak jelas dan upah yang belum layak. Melalui momentum Hari Film Nasional ini, kami mengajak seluruh ekosistem perfilman untuk menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil dan kondusif,” kata Marcella.

PARFI’56 juga mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengintegrasikan data pekerja film dan menetapkan standar upah baku. Selain itu, organisasi ini menekankan perlunya proteksi hak aktor di tengah perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang mulai merambah industri film.

Sebagai penutup, Marcella mengajak masyarakat untuk terus mendukung industri dengan menonton film secara legal. Ia berharap kolaborasi antara generasi dan pemerintah dapat menjadikan Indonesia kekuatan utama dalam industri film dunia. (Z-1)