Nmixx dan Lagu Kontroversial Dokdo Is Our Land, Apa yang Harus Dilakukan K-pop di Tengah Isu Politik?

KELOMPOK idola K-pop terus menghadapi tantangan dalam menavigasi kontroversi geopolitik, seperti yang baru-baru ini dialami oleh grup Nmixx dari JYP Entertainment.

Pada 22 Agustus lalu, Nmixx menampilkan sebagian lagu Dokdo is Our Land dalam sebuah video YouTube, yang memicu perdebatan sengit antara penggemar Korea dan Jepang.

Insiden ini mengangkat pertanyaan penting: Haruskah grup K-pop menghindari isu-isu politik, atau sebaliknya, bersikap jujur tentang posisi politik mereka?

Baca juga : Kisah Tiga Negarawan Jepang dan Pelajaran Politik bagi Generasi Muda

Jepang telah mengklaim kedaulatan atas Dokdo, sekelompok pulau di Laut Timur, sejak awal abad ke-20.

Sementara Korea memegang kedaulatan atas pulau-pulau tersebut, Jepang tetap mempertahankan klaimnya.

Dalam dunia K-pop, membicarakan Dokdo adalah hal yang tabu karena banyak grup K-pop yang juga mempromosikan diri di kedua negara tersebut.

Baca juga : Empat Kandidat Siap Gantikan PM Jepang Yoshihide Suga

Nmixx sendiri tidak memberikan pernyataan tegas mengenai isu ini, dan mereka juga tidak secara khusus memilih untuk menyanyikan Dokdo is Our Land.

Mereka menyanyikan sebagian lagu ini sebagai bagian dari medley pop yang mencakup tiga lagu lainnya, sebuah keputusan yang dibuat oleh produser konten.

Namun, hal ini tidak mengurangi reaksi keras dari penggemar Jepang yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui akun X (dulu Twitter) Nmixx pada Jumat lalu, dengan komentar seperti "Apakah mereka tidak peduli dengan penggemar Jepang?" dan "Perusahaan (JYP) perlu memberikan pendidikan sejarah."

Baca juga : Mengenal Mieko Kawakami, Penulis dan Aktivis Perempuan asal Jepang

Di sisi lain, penggemar Korea membalas dengan komentar seperti, "Penggemar Jepang perlu mempelajari kembali sejarah," dan "Benarkah ini sesuatu yang harus diperdebatkan?" Pertukaran komentar ini telah berkembang menjadi perdebatan panas antara penggemar dari kedua negara.

JYP Entertainment menolak untuk memberikan komentar terkait masalah ini.

Kontroversi serupa juga pernah dialami oleh BTS, grup K-pop terkenal lainnya. Pada Juli lalu, sebuah media sayap kanan Jepang menggunakan klip video yang telah diedit dari acara hiburan SBS tahun 2013 untuk secara salah mengklaim bahwa "pemimpin BTS (RM) mengenakan pakaian perempuan penghibur dan berargumen bahwa Takeshima adalah wilayah Korea."

Baca juga : Partai Koalisi Shizo Abe Menangi Pemilihan untuk Majelis Tinggi

Dalam video tersebut, RM menyanyikan Dokdo is Our Land sambil mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea.

Selain itu, pada tahun 2018, Jimin BTS juga menghadapi kritik di Jepang setelah mengenakan kaos peringatan Hari Pembebasan, yang menyebabkan pembatalan penampilannya di sebuah acara TV Jepang.

Agensi K-pop percaya bahwa tidak tepat bagi idola K-pop, yang profesionalismenya terletak pada bidang musik, untuk menimbulkan kontroversi di luar bidang keahlian mereka.

Mereka juga melatih para penyanyinya untuk menghindari pernyataan politik karena perspektif tentang isu-isu semacam ini sangat bervariasi di berbagai negara.

"Dalam hal isu politik antara Jepang, China, dan Korea, artis K-pop sering kali diharapkan untuk 'tetap diam.' Ada beberapa kejadian di mana penyanyi K-pop asal China (seperti Lay dari EXO, Jackson Wang dari GOT7, dan mantan anggota f(x) Victoria) mendukung kebijakan 'Satu China,' yang memicu kontroversi di Korea," kata Profesor Lee Jong-im dari Universitas Sains dan Teknologi Nasional Seoul pada Senin lalu.

Namun, Lee juga mencatat bahwa isu politik yang diarahkan kepada penyanyi K-pop sering kali didorong oleh penggemar sayap kanan ultra Jepang.

"Dalam insiden serupa di masa lalu, banyak penggemar Jepang yang menyatakan dalam wawancara bahwa mereka memisahkan fandom mereka dari isu-isu politik. Saya percaya mayoritas penggemar Jepang tidak mengkritik Nmixx," tambahnya. (Korea Herald/Z-10)