Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan mempertahankan sistem zonasi penempatan jemaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 2020. Sistem zonasi yang dimulai pada 2019 dinilai sukses, dan mampu meminimalisir permasalahan komunikasi dan memudahkan distribusi makanan.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali menyampaikan hal itu seusai memimpin rapat dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2019, di Kantor Urusan Haji Indonesia, di Madinah, Sabtu (14/9).
"Tidak ada jemaah atau pihak luar yang menilai zonasi tidak baik, semua baik. Bahkan banyak yang menyampaikan permintaan zonasi tetap diterapkan," kata Nizar Ali, yang juga penanggungjawab PPIH.
Menurut dia, kelebihan penerapan sistem zonasi, pertama terkait dengan masalah komunikasi. Jemaah haji bisa lebih mudah berkomunikasi antar sesama.Demikian pula antara jemaah dengan petugas haji.
Jemaah haji berada dalam satu zonasi, maka keberadaannya lebih mudah diketahui berdasarkan asal kelompok terbang (kloter) maupun daerah.
Baca juga : Musim Haji, Diusulkan hanya Pemegang Visa Haji bisa ke Arab Saudi
"Pengorganisasian jauh lebih mudah soal komunikasi jemaah dengan petugas maupun antarjemaah," katanya lagi.
Dalam sistem zonasi,yang hanya diberlakukan di Mekah tersebut, jemaah haji dibagi penginapannya menjadi tujuh zona yang diatur berdasarkan embarkasi daerah asal. Lingkungan warga sedaerahnya dengan bahasa dan budaya yang sama.
Sistem ini, memudahkan petugas dalam pengaturan menu makan sesuai dengan asal daerah. Petugas juga dimudahkan dengan sistem ini, mereka semakin cepat menentukan lokasi pemondokan bagi jemaah yang terpisah rombongan.
"Jemaah yang tidak bisa bahasa Indonesia, dengan sistem zonasi ini, petugas tidak kesulitan mencarikan pemondokannya," jelas Nizar Ali lagi.
Tentu saja, lanjutnya, akan ada beberapa perbaikan dalam sistem zonasi ini untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Terutama, dalam hal alokasi hotel jemaah.
Beberapa kasus yang ditemui di lapangan, kloter jemaah terpaksa dipecah ke beberapa hotel karena kapasitasnya yang tidak cukup.
Baca juga : Adaptasi Penting untuk Cegah Demensia
Hal senada disampaikan Ketua PPIH Arab Saudi Endang Jumali, bahwa sistem zonasi akan tetap dipertahankan Namun, akan disertai dengan rancangan terbaik, seperti penempatan dan alokasi kapasitas hotel.
Menurut Endang Jumali, sistem zonasi bisa memperkecil kendala-kendala tentang keberadaan jemaah haji.
"Bisa mengantisipasi kendala-kendala jemaah yang pada saat operasional itu mungkin terpisah, atau mungkin tidak tahu jalan, dengan sistem zonasi dapat diperkecil," kata dia.
Namun, hal yang patut diantisipasi adalah saat terjadinya pecah kloter karena keterbatasan kapasitas penginapan. (OL-7)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
SIMULASI Al-Qur’an bahasa isyarat Indonesia menarik perhatian pengunjung Paviliun Indonesia pada ajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 di Kairo, Mesir.
Terkait rekrutmen guru non-ASN, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasaruddin meminta BMBPSDM untuk lebih peka terhadap dinamika sosial-keagamaan, mulai dari isu ekonomi umat hingga ketahanan keluarga.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved