Indonesia akan Bangun Pusat Layanan Haji dan Umrah di Jeddah

PEMERINTAH Indonesia berencana membangun pusat layanan haji dan umrah terpadu di Jeddah. Hal itu merupakan perluasan dari fungsi Kantor Urusan Haji (KUH) yang ada saat ini, mengacu pada UU No 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan menyampaikan hal itu, di Kantor Urusan Haji di Jeddah, Kamis (22/8).

"Kemenag telah menggelar pertemuan dengan lima kementerian lain untuk membahas pusat layanan tersebut," kata Nur Kholis.

Kementerian tersebut adalah Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pertemuan berlangsung di Jeddah, pada Kamis (22/8).

Saat ini, pemerintah telah membeli satu lokasi yang rencananya akan menjadi pusat layanan terpadu haji dan umrah di Jeddah.

"Komisi VIII DPR RI, beberapa waktu lalu, memastikan lokasi tanah di Jeddah yang akan dijadikan bagi kantor perluasan fungsi dari urusan haji dan umrah Indonesia," katanya.

Baca juga: Dinilai Terbaik, Sistem Haji Indonesia Jadi Rujukan

Dia mengatakan, pertemuan perwakilan antarinstansi demi mendapatkan masukan perihal realisasi rencana pendirian kantor pusat layanan terpadu haji dan umrah di Jeddah.

Dengan melihat dari sisi kelembagaan, aturan, pendanaan, struktur organisasi maupun pihak dan bentuk pengelolaannya.

Keberadaan kantor layanan seperti KUH yang ada sekarang, lanjut Kholis, dinilai penting, karena mengurusi berbagai hal terkait layanan haji dan umrah.

Bahkan, kesibukan untuk persiapan layanan haji sudah dilakukan 4 bulan sebelum musim haji. KUH juga menjadi lokasi pengurusan jemaah umrah.

"Ini sekaligus bisa menjadi lokasi aduan, ketika misal ada jemaah umrah kita yang karena beberapa satu hal mengalami masalah terkait travelnya, terkait tiket karena mungkin travelnya tidak bertanggung jawab," jelasnya lagi.

Nur Kholis mengatakan, bahwa dalam waktu dekat, akan mendata berbagai persoalan dan langkah nyata untuk merealisasikan pembangunan pusat layanan haji dan umrah.

"Kita akan bikin beberapa skema-skema opsional lembaga nanti berwujud apa, lalu struktur organisasi ini memang sesuatu yang baru yang lagi melibatkan kementerian dan lembaga yang terkait untuk bisa bersama-sama bersinergi sesuai dengan fungsinya masing-masing," pungkasnya. (OL-2)