Mengintip Nasib Koperasi dan UMKM di 2021

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM siapkan empat program utama untuk membawa koperasi dan UMKM bertahan di bawah tekanan ekonomi sepanjang 2021 ini. Pasalnya, pandemi covid-19 diyakini masih terus menghantui sepanjang tahun ini.

"Hanya yang mampu beradaptasi dan mau mentransformasi diri yang dapat bertahan," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam wawancara dengan Media Indonesia, pekan lalu.

Ia memaparkan, empat program yang prosesnya akan dipercepat itu ialah koperasi modern, transformasi usaha mikro (dari sektor informal ke formal), UKM masuk ke rantai pasok, dan transformasi wirausaha produktif.

"Koperasi dan UMKM mesti bisa naik kelas. Karena itu, mari kita jadikan koperasi dan UMKM sebagai pahlawan ekonomi dan juga memperkukuh peran mereka dalam perekonomian nasional. Ini akan menjadi solusi bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Segala yang kita rencanakan ini akan tergantung perkembangan covid-19 yang sampai saat ini belum sepenuhnya terkendali," ungkap Teten.

Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop-UKM Ahmad Zabadi menambahkan, program modernisasi koperasi yang tengah dijalankan kementeriannya bertujuan mendorong koperasi menjadi bagian dari rantai pasok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, terutama di sektor riil yang memiliki daya ungkit yang tinggi.

Dia menambahkan, koperasi diproyeksikan mampu meningkatkan kontribusi terhadap PDB per tahunnya hingga mencapai 5,10%-5,50% pada 2024. Selain itu, diproyeksikan pula terbentuknya 100 koperasi baru yang modern dan berbasis digital per tahun hingga mencapai 400 unit pada akhir 2024 sesuai dengan amanat RPJMN 2019-2024.

Transformasi usaha mikro

Selain transformasi koperasi, Kemenkop UKM juga menyiapkan program untuk meng-upgrade usaha mikro, dari informal ke formal. Pasalnya, saat ini usaha mikro cenderung masih bersifat bermodal kecil, tidak berizin, peralatan sederhana, tanpa pembukuan, tidak membayar pajak, pemasaran terbatas, dikelola sedikit orang, dan tidak terhubung dengan regulasi.

"Transformasi bukan hanya ingin agar usaha mikro bisa diatur, tapi dengan tujuan usaha mikro dapat berusaha dengan nyaman, memperoleh perlindungan hukum, terintegrasi pada data nasional, dan bisa mendapat fasilitas kemudahan dari pemerintah. Ini sejalan dengan UU Cipta Kerja yang sedang dibuat aturan pelaksanaannya," kata Deputi Restrukturisasi Usaha Kemenkop-UKM Eddy Satriya.

Eddy mengatakan, saat ini usaha mikro menghadapi tantangan, antara lain usaha yang terdampak pandemi, kesulitan pembiayaan, serta belum masuk pada ekosistem digital dan rantai pasok.

Pemerintah, sambungnya, sudah mengambil berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, khususnya mikro, melalui Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro bagi 12 juta usaha mikro dan PEN untuk sektor UMKM.

Pendampingan kepada pelaku UMKM juga dilakukan untuk mendapatkan perlindungan legalitas usaha yakni nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi SNI, sertifikasi halal, dan izin edar produk industri rumah tangga (PIRT).

Masuk rantai pasok

Untuk program koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok, Deputi Pembiayaan Kemenkop-UKM Hanung Harimba Rachman mengakui hal itu bukan pekerjaan ringan.

"Ini pekerjaaan yang berat karena kita bersaing di luar negeri. Kita harus punya persepsi yang sama bagaimana mengembangkan UMKM untuk maju dan menjadi unggulan ekspor, serta menjadi lokomotif reformasi ekonomi," kata Hanung.

Rantai pasok yang dituju pihaknya bukan saja di lingkup nasional, tapi juga regional dan global. Tentu saja hal itu hanya dapat dicapai oleh UMKM yang sudah modern dan profesional.

Faktanya, saat ini kinerja ekspor UMKM Indonesia masih rendah, sebesar 14,37% terhadap kontribusi ekspor nasional, dan ada di rangking kelima di ASEAN. Kemenkop-UKM pun menargetkan kontribusi ekspor UMKM dapat mencapai 21,6% pada 2024.

Hanung menjelaskan, rendahnya kinerja ekspor UMKM Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan, misalnya akses terhadap informasi pasar yang sangat rendah karena baru 16% UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital.

Wirausaha milenial

Terakhir, di bidang transformasi wirausaha produktif, Kemenkop-UKM akan mengembangkan wirausaha muda milenial guna meningkatkan rasio kewirausahaan nasional hingga 3,9% sampai 2024.

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop-UKM Arif Rahman Hakim mengatakan penambahan 1,5 juta wirausaha baru di 2021 harus dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan, dibutuhkan wirausaha yang berkualitas dan produktif. Kaum muda yang cenderung memiliki potensi itu. Karena itu, upaya rasional yang harus dilakukan ke depan ialah dengan memprioritaskan penguatan dan pengembangan kewirausahaan pada kalangan milenial atau kaum muda," ujar Arif.

Ia menambahkan, potensi demografi Indonesia sangat besar untuk penguatan dan pengembangan wirausaha muda produktif dan berkualitas. Perguruan tinggi, misalnya, memiliki SDM yang berkualitas dalam jumlah besar sehingga layak menjadi sumber penguatan dan pengembangan wirausaha produktif dari kalangan anak muda. (E-2)