Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Batu Loncatan Bernama Kabinet

Andhika Prasetyo
16/1/2021 05:25
Batu Loncatan Bernama Kabinet
RAPAT KERJA MENSOS-KOMISI VIII DPR: Menteri Sosial Tri Rismaharini bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parleme(ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA)

BANYAKNYA menteri yang berpeluang maju dan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024 justru akan menguntungkan pemerintahan Joko Widodo saat ini. Pasalnya, mereka akan berupaya keras menunjukkan kinerja yang baik dan cemerlang demi membuktikan kapasitas dan kualitas mereka kepada masyarakat.

"Banyaknya kandidat calon pemimpin di kabinet seharusnya malah menguntungkan pemerintah dan rakyat. Walaupun yang dijalankan ialah visi dan misi presiden, mereka akan bekerja secara maksimal menjalankan itu. Kalau hasilnya baik, yang dapat penilaian bagus ya menteri-menteri juga," ujar pakar komunikasi Hendro Satrio.

Dalam beberapa waktu terakhir, publik memang tengah disibukkan dengan kemunculan Tri Rismaharini dan Sandiaga Uno. Keduanya kerap aktif melakukan upaya blusukan di masa-masa awal menjabat sebagai menteri.

Hendro berpandangan, kedua sosok itu memang memiliki bakat untuk menjadi pemimpin. Sandiaga, sebagai pengusaha muda, terbukti mampu melalui krisis yang menimpanya pascakekalahan dalam Pilpres 2019. Adapun, Risma dikenal sebagai kepala daerah yang jujur, berintegritas, dan tampil apa adanya.

Namun, sejatinya, yang berpeluang untuk maju dalam gelaran Pilpres 2024 bukan hanya Sandi dan Risma. Ada nama-nama yang lebih matang, seperti Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.

Dua tokoh itu justru dinilai akan lebih mudah melaju karena memegang jabatan sebagai pimpinan partai politik.

"Mereka yang memegang keputusan siapa yang akan maju. Sementara itu, Risma nasibnya sama seperti Ganjar Pranowo, harus dapat izin dari Megawati. Mereka harus bersaing dengan Puan Maharani. Sandiaga juga harus melompati Prabowo."

Pria yang juga pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia itu mengungkapkan sah-sah saja bagi para menteri untuk memiliki agenda tersendiri selama tanggung jawab mereka kepada presiden terpenuhi dan dijalankan dengan baik.

"Secara etika tidak ada masalah selama tanggung jawab kepada presiden terpenuhi. Lagi pula, menteri itu kan memang panggung politik. Itu bisa digunakan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi," tutur Hendro.

 

Tidak melanggar

Hal senada diutarakan Pengamat Politik Adi Prayitno. Ia mengatakan tidak ada etika politik yang dilanggar ketika para menteri berupaya menaikkan elektabilitas mereka untuk 2024.

"Yang menjadi masalah kalau menteri-menteri ini hanya bekerja untuk menguntungkan diri sendiri. Akhirnya tugas negara tidak maksimal. Hanya banci tampil. Tapi kan itu tidak mungkin. Kalau mau dinilai baik oleh publik, popularitas naik, elektabilitas naik, ya tampil dengan pekerjaan dan hasil yang baik dan ini sah-sah saja," terangnya.

Menurutnya, sekarang memang waktu yang tepat bagi para tokoh politik untuk menaikkan popularitas. Pasalnya, peta politik pada 2024 masih sangat gelap. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan maju dan berpeluang besar terpilih menjadi presiden selanjutnya.

"Oleh karena itu, semua sosok mulai ketua umum partai, menteri, dan kepala daerah seperti menjalankan beauty contest. Mereka bekerja sekaligus berupaya disukai masyarakat," ucap pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

Menanggapi isu tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian memastikan para menteri tidak memiliki agenda terselubung. Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, dan semua menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju ialah sosok-sosok yang profesional, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

"Tidak ada pencitraan. Visi dan misi mereka tetap satu, visi dan misi presiden. Tidak bermain politik masing-masing," papar Donny.

Ia menambahkan, sejak awal, sebelum mengangkat para menteri, presiden sudah berkomunikasi tentang hal tersebut. Sebagai pembantu presiden, para menteri tidak boleh bermanuver untuk kepentingan politik praktis. "Apalagi di situasi pandemi seperti sekarang. Tugas para menteri ialah bagaimana bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat, untuk membawa Indonesia bangkit baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi." (P-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya