Tanda Tanya untuk Liga Indonesia

LIGA Indonesia menjadi salah satu kompetisi yang terdampak pandemi covid-19 yang mulai masuk ke Tanah Air pada awal Maret 2020. Hingga tahun berganti, Liga 1 dan Liga 2 yang dihentikan sementara belum juga digulirkan kembali.

Sebelumnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah memutuskan untuk melanjutkan kompetisi pada Oktober tahun lalu. Rencananya liga akan dipusatkan di Pulau Jawa, tetapi batal karena kepolisian tidak mengizinkan.

Opsi baru, liga ingin dilanjutkan pada Februari besok dan berlangsung hingga Juli. Hanya, sekarang rencana dari LIB tersebut terdengar seperti tidak masuk akal bagi sebagian orang.

Pasalnya, klub juga tidak mau ambil risiko dengan mengumpulkan tim dan melakukan persiapan, sementara belum ada ketegasan dari PSSI atau LIB.

"Masa persiapan yang ideal bagi pesepak bola ialah 4 hingga 6 pekan sebelum kompetisi dimulai. Jika kurang dari itu, akan berisiko bagi pemain," kata Wakil Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) Andritany Ardhiyasa dalam keterangan resminya belum lama ini.

Di sisi lain, rata-rata kontrak pemain bersama klub berakhir pada Desember 2020. Pemain yang masih terikat kontrak terpaksa harus menerima potongan besar terkait gaji mereka.

Ketidakjelasan lanjutan kompetisi, khususnya Liga 1, pun membuat beberapa klub memutuskan untuk membubarkan tim secara sementara. Madura United menjadi tim pertama yang mengumumkan hal tersebut karena persoalan finansial.

Selain Madura United, klub yang membubarkan diri ialah Persipura Jayapura. Keputusan ini diambil jajaran manajemen Persipura karena mereka kesulitan mendapatkan dana untuk membiayai operasional tim, terutama gaji pemain.

"Saya hormati saja keputusan klub. Karena klub kan kondisinya juga berat sekarang, kami maklumi," kata Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita.

Pada Senin (11/1), PSSI dan LIB menggelar rapat soal nasib kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Hasilnya, rapat Exco PSSI yang rencananya digelar pertengahan Januari untuk menentukan kepastian kompetisi batal digelar, dan lagi-lagi kedua lembaga itu menyerahkan kembali ke klub.

"Kami menyerahkannya kepada klub, apakah musim 2020 mau dilanjutkan atau tidak," kata Lukita.

Klub-klub akan diundang rapat memberikan pendapatnya terkait liga pada 22 Januari nanti. Nantinya, hasil dari kegiatan yang diikuti semua pemilik atau perwakilan manajemen tim itu akan diberikan kepada PSSI. PSSI nantinya membahas dalam rapat Exco.

"PSSI yang akan menentukan seperti apa kepastiannya," ujar Lukita.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan bahwa federasi akan tunduk kepada keputusan apa pun dari kepolisian soal kelanjutan Liga 1. PSSI dan PT LIB sudah melayangkan surat perizinan sebanyak tiga kali. Akan tetapi, hingga saat ini polisi masih belum memberikan rekomendasi tersebut.

"Surat resmi kepada pihak kepolisian telah dilayangkan sebanyak tiga kali. Kini semua berpulang kepada kepolisian. Apa pun keputusan kepolisian, PSSI tunduk dan patuh," kata Mochamad Iriawan.

Iriawan mengakui bahwa kondisinya semuanya saat ini memang sedang sulit. Namun, PSSI dan LIB akan berupaya mencari solusi yang terbaik terkait kelanjutan kompetisi.

 

Sikap Kemenpora

Dalam menyikapi tidak jelasnya nasib liga, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyampaikan pihaknya tetap memberikan dukungan kepada penyelenggaraan dengan protokol kesehatan yang ketat. Meski demikian, dia menegaskan bahwa sepak bola ialah ranah dari PSSI dan LIB.

"Namun, perlu diingat, Kemenpora tidak dalam ranah memberikan izin keramaian. Masalahnya sekarang, pandeminya masih tinggi dan ada pertimbangan dari pihak kepolisian tentang izin keramaian untuk suatu kegiatan, saya rasa bukan hanya untuk sepak bola, tetapi kegiatan apa saja," ungkap Zainudin beberapa waktu lalu.

Ia pun menjelaskan dukungan yang diberikan Kemenpora untuk pelaksanaan kembali sepak bola di Indonesia hanya sebatas memberikan rekomendasi. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Polri sebagai pemberi izin.

"Kita tidak bisa intervensi atau paksa karena pasti Polri memiliki sejumlah pertimbangan. Namun, kami berharap pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa kembali melihat pertandingan sepak bola," terang Zainudin.

"Kita berusaha memberikan dorongan dan dukungan, tetapi ketika berkaitan dengan perizinan itu ranahnya bukan di wilayah kita, dan kita meyakini kepolisian memiliki pertimbangan-pertimbangan," imbuh Zainudin.

 

Belum beri izin

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada surat izin keramaian yang dikeluarkan. Ia pun menyebut belum dapat memastikan kapan surat izin tersebut dapat turun.

Salah satu alasannya ialah karena surat tersebut masih diproses dan masih dipelajari untung ruginya, terutama dalam situasi pandemi. Terlebih dengan situasi angka kasus positif yang belum juga turun, kepolisian tidak mau mengambil resiko.

"Polri dalam hal ini BIK (Badan Intelijen Keamanan) masih mempelajari permohonan tersebut,'' ucapnya singkat.

Polri memang pernah menolak izin keramaian untuk pelaksanaan kompetisi Liga 1 dan 2 2020 yang akan dilangsungkan pada Oktober meski telah mendapatkan restu dari Satgas Covid-19.

Kala itu terdapat tiga pertimbangan yang membuat izin keramaian tidak dikeluarkan. Pertama, situasi pandemi covid-19 di Indonesia belum membaik dan jumlah masyarakat yang terinfeksi virus tersebut juga masih tinggi.

Kedua, Polri telah lebih dulu mengeluarkan maklumat untuk tidak memberikan izin keramaian di semua tingkatan. Lalu yang ketiga, Polri dan TNI tengah berkonsentrasi melakukan Operasi Yustisi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan protokol kesehatan.

LIB sebelumnya sudah menyampaikan berbagai skenario terkait protokol kesehatan yang ketat kepada kepolisian. LIB tetap kukuh dengan tanpa penonton, baik di dalam maupun di luar stadion.

Edukasi ke suporter pun sudah dilakukan oleh PSSI agar suporter benar benar tidak datang ke stadion kala pertandingan berlangsung baik itu di dalam maupun di luar stadion sehingga tidak ada kerumunan sama sekali. Sementara bagi official dan pemain akan dikontrol dengan sistem karantina dan pelaksanaan tes swab bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat di pertandingan. (Dro/R-3)