Menghadang Keganasan Korona

MEWUJUDKAN herd immunity atau kekebalan kelompok menjadi salah satu langkah penting dalam penanganan pandemi covid-19. Per Selasa (5/1), korona telah mengakibatkan lebih dari 780 ribu jiwa terinfeksi dengan 23.109 jiwa meninggal di Indonesia. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 80 juta orang terinfeksi korona dan 1,8 juta orang meninggal di seluruh dunia.

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin kepada 181 juta penduduk, untuk mencapai target kekebalan kelompok (herd immunity) demi memutus mata rantai pandemi covid-19.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan herd immunity tersebut bakal terwujud bila program vaksinasi atau penyuntikan vaksin virus korona (covid-19) dilaksanakan segera.

"Vaksin menjadi sangat penting untuk didahulukan realisasinya. Dengan melakukan vaksinasi secepat mungkin, kita bisa meraih herd immunity yang lebih baik," kata Dante di Istana Negara, Rabu (23/12).

Vaksinasi memberikan kekebalan secara individu, sedangkan herd immunity akan melindungi masyarakat yang tidak memperoleh vaksinasi karena alasan tertentu, terlindungi dari paparan penyakit.

Saat ini sebanyak 34 provinsi di Indonesia telah menerima vaksin covid-19 buatan Sinovac yang didistribusikan Bio Farma. Meski sudah mulai didistribusikan, proses vaksinasi tetap menunggu izin Badan POM.

"Pada tanggal 3 Januari 2021 dikirimkan ke 14 provinsi sejumlah 401.240 vial dan tanggal 4 Januari 2021 ke 18 provinsi sejumlah 313.000 vial," jelas Head of Corporate Communication PT Bio Farma, Iwan Setiawan dalam pernyataan tertulis, Senin (4/1).

Namun faktanya, sejumlah survei menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih ragu-ragu untuk divaksin. Survei yang dilakukan Lapor Covid-19 pada September sampai Oktober 2020 menunjukkan 30% masyarakat dengan tegas menyatakan setuju untuk divaksin, sedangkan sisanya ragu-ragu dan tidak setuju.

Sementara itu, hasil survei Saiful Muja-ni Research & Consulting (SMRC) pada pertengahan Desember menunjukkan 37% responden menyatakan dengan tegas bahwa dirinya mau divaksin.

Melihat hasil survei tersebut peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesai Dicky Palupessy mengungkapkan keraguan yang timbul di masyarakat dapat disebabkan berbagai sentimen, di antaranya sentimen khasiat, kualitas, dan keamanan vaksin yang sudah diprogramkan yaitu vaksin Sinovac yang hingga kini belum ada hasil uji klinis fase III.

"Artinya, belum ada informasi berbasis uji ilmiah yang meyakinkan bagi warga mengenai khasiat, kualitas, dan keamanan vaksin. Selain itu adanya sentimen terhadap kehalalan dan asal vaksin," kata Dicky kepada Media Indonesia, Minggu (3/1).

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus melakukan pendekatan yang tepat. Ia menyatakan, pemerintah harus menanggapi setiap kemungkinan sentimen-sentimen tersebut dengan jelas dan tegas. Dicky menuturkan, pemerintah harus terus menggaungkan bahwa vaksin yang diberikan mantap secara ilmiah dengan standar pengujian klinisnya.

Selain itu, lembaga seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah harus diajak dalam membahas aspek kehalalan vaksin dan penggunaannya dalam situasi darurat pandemi. "Clearance dari ketiga lembaga tersebut akan krusial untuk menanggapi sentimen kehalalan vaksin," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan informasi bahwa vaksin dikembangkan sesuai kaidah ilmiah dan uji klinis dan vaksin dari Tiongkok akan digunakan di negara-negara lain, bukan hanya Indonesia.

Sosialisasi juga perlu melibatkan organisasi atau kelompok yang bisa mengonfirmasi dan memperkuat khasiat, kualitas, keamanan vaksin.

"Siapa mereka? Badan POM sebagai otoritas kunci pemberi izin, organisasi profesi medis, komunitas saintis, dan perguruan tinggi. Kemudian juga otoritas dan perwakilan lembaga keagamaan Islam terutama setidaknya MUI, NU, dan Muhammadiyah," ucapnya.

Sosialisasi

Juru bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan upaya sosialisasi pentingnya vaksinasi kepada masyarakat luas. Ia menyatakan pihaknya juga terus berupaya untuk meluruskan informasi tidak benar yang berseliweran di tengah masyarakat.

"Tentunya yang terbaik memang terus lakukan edukasi. Kita berikan informasi, mengklarifikasi berita-berita yang kurang pas atau menyesatkan. Kita juga memberikan anjuran dan contoh-contoh seperti nanti Presiden Joko Widodo yang akan mendapat suntikan pertama. Ini untuk membuktikan bahwa vaksin ini aman," tutur Nadia.

"Nanti kita juga akan mencoba menyampaikan bagaimana testimoni uji klinis. Selain itu para ahli, tokoh masyarakat juga akan menyampaikan mengenai pentingnya vaksinasi ini. Sehingga, tidak ada lagi keraguan bahwa vaksinasi ini aman untuk kita," tandasnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi mengatakan fatwa terkait kebolehan penggunaan vaksin covid-19 buatan Sinovac akan terbit sebelum tanggal vaksinasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Januari. "Uji lapangannya sudah tuntas. Jadi memang harus menunggu," kata Masduki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (5/1).

Masduki yang juga juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin tersebut mengatakan saat ini tim dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI masih bekerja untuk menentukan kehalalan vaksin buatan Tiongkok tersebut. (H-3)