Edukasi Petani ke Tanaman Produktif

DIREKTUR Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar mengemukakan pemberantasan ladang ganja di Mandailing Natal tidak cukup hanya melalui penindakan. Lebih dari itu, dibutuhkan pula peran serta stakeholder lainnya agar bisa memberikan edukasi kepada petani.

"Perlunya edukasi kepada masyarakat atau petani agar mereka mau berpindah dari tanaman ganja ke tanaman produktif. Seluruh pihak yang terkait juga harus turun tangan untuk memberikan edukasi serta development social engineering perlu dilakukan terhadap mereka. Jadi, bukan hanya menangkap dan membakar ladang mereka," tambahnya.

Krisno merasa bahwa edukasi kepada petani sama pentingnya dengan melakukan penindakan.

Dirinya pun mengaku telah menerapkan program edukasi kepada petani dengan menurunkan langsung Bhabinkamtibmas di wilayah Mandailing Natal.

"BNN juga selalu menerapkan program edukasi petani sebagai program prioritas," ucap Krisno.

Namun, Krisno mengaku kegiatan edukasi terhadap petani perlu lebih digiatkan dan masif agar bisa mengurangi bahkan menghilangkan ladang ganja di Mandailing Natal.

"Jadi, tidak hanya fokus kepada penindakan. Tapi edukasi juga harus dilakukan oleh setiap komponen masyarakat, khususnya pemerintah setempat, untuk kerja sama," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Antinarkoba (DPP Granat) Komisaris Jenderal (Purn) Togar Sianipar mengatakan pihaknya aktif bersama pemerintah melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN pada 2002 itu menuturkan program alternative development (AD) belum sepenuhnya disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Ia menyarankan agar masalah itu perlu mendapat perhatian dari BNN.

Alternative development ialah program untuk mendidik dan mendorong penduduk lokal yang sudah cukup lama hidup dari menanam tanaman ganja agar beralih menanam tanaman yang bersifat produktif dan positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.

Program seperti itu, tambahnya, telah dilakukan pemerintah Thailand dan beberapa negara lainnya. Mereka menyelenggarakan program AD untuk mengurangi kebiasaan dan kencenderungan masyarakat membudidayakan tanaman narkoba.

Di Indonesia, Togar menambahkan, program alternative development telah dilaksanakan di Aceh. Sebagai proyek percontohannya dipilih tiga daerah, yakni Kabupaten Aceh Besar, Gayo Lues, dan Bireuen.

Dalam program AD yang dirancang sejak 15 tahun lalu, BNN dibantu United Nation Office and Drug Crime (UNODC). BNN telah banyak menimba ilmu dari pemerintah Thailand.

Grand design program AD itu mestinya sejalan dengan Inpres No 2/2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

"Program AD ini membutuhkan waktu yang panjang. Sebagai ilustrasi, Thailand membutuhkan waktu 30 tahun untuk mengetahui program ini berhasil," ujarnya. (Ykb/J-1)