Kritik dan Rekomendasi Pengaturan

APABILA Pilkada serentak 2020 tetap digelar di tengah pandemi covid-19, ketentuan pertemuan-pertemuan tatap muka seharusnya hanya diperbolehkan jika itu berkaitan dengan pemberian suara, penggunaan hak suara para pemilih. Di situ KPU bisa memastikan agar protokol kesehatan bisa dijalankan betul-betul. (Ant/P-2)

Hurriyah
Deputi Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI)

PRESIDEN tetap keluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang melarang adanya kerumunan karena PKPU No 13/2020 masih ada pertemuan fisik yang berpotensi melahirkan kerumunan. Perlu pengaturan lebih eksplisit tentang kedatangan pemilih pada hari pemilihan dan setting protokol covid di luar TPS serta manajemennya. (P-2)

Qodari
Direktur Eksekutif Indobarometer

SANKSI (Peraturan KPU No 13 Tahun 2020) sangat lembek karena umumnya peringatan tertulis. Tidak ada peringatan yang serius. Sanksi tegas sangat dibutuhkan untuk melahirkan efek jera supaya seluruh pasangan calon menjalankan PKPU. Bila sebatas teguran tertulis, potensi pelanggaran masih cukup besar. Ketentuan ini masih dapat diremehkan pasangan calon. (Cah/P-2)

Lucius Karus
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)

PENYELENGGARA pemilu perlu memperpendek durasi kampanye tatap muka (pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau dialog). Dengan memperpendek masa kampanye, diharapkan dapat menurunkan risiko pemilih terpapar covid-19. Durasi kampanye secara tatap muka diusulkan hanya dilaksanakan selama 30 hari atau paling lama selama 45 hari. (P-2)

Arya Fernandes
Peneliti CSIS

PERATURAN yang dimunculkan KPU guna memperketat penerapan protokol kesehatan jangan sekadar formalitas belaka. Penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi harga mati karena pandemi di Indonesia belum akan mereda pada Desember mendatang. Harus ada skenario yang betul-betul menjamin. KPU sebaiknya melakukan simulasi tentang pilkada, bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan. (Pra/P-2)

Daeng Mohammad Faqih
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)