Kepatuhan Pajak Bisa Diperbaiki

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hari terakhir masa berlakunya pengampunan pajak (tax amnesty) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan di masyarakat masih bisa diperbaiki.

"Dari jumlah peserta sebanyak 974 ribu, bisa saja melampaui 1 juta peserta pada malam ini (tadi malam)," kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Jakarta, tadi malam.

Dia melihat jumlah tersebut masih kecil sebab dari objek pajak non-UMKM dan UMKM dipandang masih banyak yang tidak mengikuti amnesti pajak.

Meski begitu, kata dia, dari sisi angka tebusan dan harta deklarasi untuk Indonesia masih termasuk sangat besar.

Dia melihat masih ada orang dengan kekayaan besar belum ikut amnesti pajak.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tidak akan meminta data kartu kredit karena bukan mencerminkan potensi yang sebenarnya terhadap penghasilan.

"Ini penting disampaikan. Jadi, masyarakat tidak perlu resah. Masyarakat saya minta membelanjakan lewat kartu kredit tanpa takut," kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi di Jakarta, kemarin.

Ken juga mengatakan DJP tidak akan menggunakan data kartu kredit untuk melakukan intensifikasi perpajakan.

Dalam surat pemberitahuan tertanggal 23 Maret 2017, DJP meminta perbankan mempersiapkan data kartu kredit para nasabah. Mereka diwajibkan melaporkan data kartu kredit saat program amnesti pajak berakhir pada 31 Maret 2017.

Program amnesti pajak per 31 Maret 2017 mengumpulkan nilai deklarasi harta Rp4.766 triliun dan lebih dari Rp128,2 triliun dari uang tebusan, pembayaran tunggakan, dan pembayaran hasil bukti permulaan. (Dro/Fat/X-4)