PLN Teken 16 Kontrak Proyek Listrik

PT PLN (persero) menandatangani 16 proyek pembangunan kelistrikan.

Proyek itu terdiri atas 1.825,5 Mw pembangkit yang merupakan bagian dari program 35 ribu Mw dengan skema EPC (engineering, procurement, construction), serta proyek transmisi 500 kilo Volt (kV) sepanjang 928 kilometer sirkuit (kms) di jalur utara Jawa.

Sementara itu, total nilai investasi proyek tersebut, menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir, mencapai Rp21,1 triliun.

Dana investasi itu diperuntukkan investasi pembangkit dengan nilai Rp13 triliun, investasi transmisi Rp2,1 triliun, dan biaya long term service agreement (LTSA) untuk 5 tahun Rp6 triliun.

"Pengerjaan proyek ini merupakan upaya dalam rangka memenuhi kekurangan pasokan daya di daerah. Khususnya dengan menggantikan pembangkit BBM existing yang tidak efisien," sebut Sofyan, di Jakarta, kemarin.

Penandatanganan itu dilakukan PLN beserta perwakilan rekanan kerja PLN.

Selain itu, acara itu disaksikan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Adi Toegarisman dan Ketua Tim Satgas Pengawal dan Pengaman Proyek GITET dan Sutet lrwan Sinuraya.

Sofyan juga memberikan apresiasi kepada para perusahaan yang telah menandatangani kontrak atas perannya dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis ini.

Sementara itu, proyek yang dimaksud ialah empat kontrak proyek pembangkitan sebesar 927,5 Mw, antara lain Proyek PLTGU Muara Tawar Blok 2,3 dan 4 Add On Project 650 Mw, PLTMG Bangkanai (Peaker) Stage-2140 Mw, MPP Paket 7 (Flores, Nabire, Ternate, dan Bontang) total 100 Mw, serta PLTD tersebar Lot I, dan Lot ll, total 37,5 Mw.

Selanjutnya, enam Surat Penunjukan (LOI) proyek pembangkitan sebesar 898 Mw, antara lain PLTD tersebar Lot IV total 328 Mw, dan mobil power plant (MPP) Paket 3 (Merauke, Biak, Tanjung Selor, Seram dan Langgur) total 90 Mw, dan enam kontrak pengadaan pembangunan transmisi 500 kV jalur utara Jawa.

Pembangunan proyek pembangkit ini sendiri direncanakan rampung pada 2018.

Dengan begitu, rencana pemerintah untuk mewujudkan target rasio elektrifikasi 99% pada 2019 dapat tercapai.

Wilayah Timur

Lebih jauh Sofyan menjelaskan mayoritas pembangkit yang dibangun menyasar wilayah Indonesia Timur demi menekan disparitas rasio elektrifikasi yang masih diungguli wilayah Indonesia Barat.

"Masih banyak daerah yang perlu kita naikkan rasio elektrifikasinya. Apalagi daerah perbatasan dan pulau terluar kerap kekurangan pasokan daya."

Sementara itu, Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso menambahkan, khusus untuk Papua, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dipilih.

Pembangkit listrik tenaga uang (PLTU) dinilai tidak efisien lantaran menggunakan batu bara.

"Batu bara yang digunakan berasal dari Kalimantan, sementara PLTU di Papua kebanyakan berukuran kecil," tandas Iwan.

Untuk gas, PLTG di Papua bisa mengambil dari lapangan gas bumi tangguh.

Gas yang diangkut bisa ditempatkan di hub, kemudian baru dikirim sesuai dengan kebutuhan PLTG di wilayah Papua.

"Misalnya gas dari tangguh diangkut pakai kapal, Kemudian mengisi hub, misalnya, 30 ribu meter kubik. Terus dibawa ke pembangkit pakai kapal kecil, dia putar balik lagi. Ini kemungkinan. Karena teknologinya sudah ada dan semakin murah," imbuh dia.

Kendati demikian, PLTU yang sudah ada di Papua belum diwajibkan untuk berubah menjadi PLTG.

Kemungkinan pembangkit-pembangkit baru yang akan dibangun di Papua diarahkan menjadi PLTG. (Ant/E-4)