Rosatom Tunggu Lampu Hijau

PERUSAHAAN pengembang nuklir asal Rusia, Rosatom, siap membantu Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) modern. Berbekal pengalaman memasok 17% listrik di Rusia, Rosatom memberi jaminan keamanan dengan pembangunan PLTN yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi alam Indonesia.

"Kami menawarkan pendekatan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Rosatom berani mengambil seluruh risiko teknis, menyiapkan kader pengelolaan lokal, membiayai dan selama 60 tahun memberi layanan pasokan sumber energi dan hal lainnya," papar First Deputy CEO Rosatom Kirill Komarov dalam workshop Industri Nuklir Rusia: Teknologi dan Solusi Modern, di Jakarta, kemarin.

PLTN, lanjutnya, bisa menjadi solusi mengatasi krisis listrik meski tidak menjadi sumber energi tunggal. "Bisa juga penunjang bagi berbagai sumber energi lain," katanya.

Meski hingga kini belum ada lampu hijau untuk pengembangan PLTN, ia yakin Indonesia akan sampai pada era listrik nuklir. "Rosatom sanggup membantu memenuhi hal tersebut," ucapnya.

Sejatinya, lanjut Komarov, Indonesia sudah sangat siap mengembangkan energi atom lantaran sudah memiliki lembaga di bidang atom yang sudah berdiri sejak 57 tahun lalu. "Selain itu, Indonesia sudah punya proyek reaktor latihan sederhana sejak 1960 sehingga memiliki pengalaman cukup. Bahkan sejak 2006 Badan Energi Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan Indonesia siap mengembangkan tenaga atom," tandasnya.

Pusat infromasi nuklir
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Taswanda Taryo, mengungkapkan energi nuklir bukan kompetitor energi baru terbarukan (EBT).

"Bukan lagi sekadar alternatif, bisa menjadi energi utama seiring mahalnya energi fosil dan efisiensi dari listrik dari PLTN jika dibandingkan dengan dari sumber lain."

Taswanda mengakui kendala utamanya ialah meyakinkan masyarakat soal keamanan energi nuklir. "Perlu dibentuk panitia nasional dari seluruh pemangku kepentingan."

Hal itu terkait dengan target listrik nuklir harus mengalir mulai 2025 sesuai acuan UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang menyebut pada 2019 Indonesia harus sudah memiliki PLTN.

"Minimal membangun mulai tahun depan karena butuh waktu lama," jelasnya.

Ia mengakui investasi PLTN cukup mahal, hingga US$3 miliar (Rp40,5 triliun) per 1.000 Mw untuk durasi operasional pembangkit 80 tahun.

"Penyebaran pusat informasi nuklir di masyarakat harus gencar untuk menunjukkan teknologi pengelolaan nuklir semakin aman dan memberi kesinambungan pasokan listrik yang efisien," papar President of Rusatom Overseas, Inc, Evgeny Pakermanov, kepada Media Indonesia, kemarin.

Pada April 2015, konsorsium PT Rekayasa Engineering dan Nukem Technologies GmbH, anak perusahaan Rosatom, menjadi pemenang pradesain reaktor daya nonkomersial (eksperimental) berdaya 10 Mw yang akan dibangun di Serpong, Banten. (E-4)