Ada Jaminan, Publik Jangan lagi Simpan Uang di Bawah Bantal

BERDASARKAN data Findex Bank Dunia 2014, jumlah penduduk dewasa Indonesia yang telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal baru sekitar 36%.

“Masih banyak penduduk, terutama di daerah yang selain mengalami kesulitan akses, juga lebih menyenangi menyimpan uang di dalam sarung bantal,” sebut Executive Vice President Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Poltak L Tobing, di Jakarta, kemarin.

Fenomena itu terjadi lantaran mereka masih tidak yakin bila uang aman ditabung di bank.

Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini sejatinya juga pernah terjadi di Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lampau. Hal itu terjadi karena sekitar 9.000 bank di sana mengalami kebangkrutan. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia. Terakhir pada 2010 lalu. Waktu itu pemerintah menutup sekitar 15 bank.

Oleh karena itu, agar masyarakat tidak semakin panik dan menarik besar-besaran dana mereka dari bank, pemerintah AS menjamin dana penyimpan dan meyakinkan nasabah.

“Jadi, dari sejarah awal sebenarnya masyarakat juga tidak percaya lagi ke bank sehingga ingin menarik dananya besar-besaran . Namun, agar perekonomian mereka tidak makin hancur, pemerintah AS mendirikan sejenis LPS yang menjamin simpanan nasabah supaya mereka tidak secara masif menarik dana dari bank.”

Upaya itu pada akhirnya berhasil. Hampir semua negara yang akhirnya membangun program penjamin simpanan dimulai dengan peristiwa krisis ketidakpercayaan pada bank yang sama. Kini ada 100 negara yang mempunyai program seperti ini baik oleh pemerintah maupun industri perbankan.

“Secara umum pembangunan program penjamin simpanan itu memang karena krisis perbankan. Jadi, perlu dilakukan pemulihan kepercayaan masyarakat ke perbankan. Makanya semua LPS yang berdiri juga dengan konsep blanket guarantee, atau dijamin dalam jumlah besar karena dibentuk pada saat krisis.”

Di ASEAN, Filipina pertama kali memiliki LPS, pada 1963. Di Indonesia , LPS baru aktif pada 2005 , berawal dari krisis moneter pada 1998.

Ketika peristiwa itu terjadi, masyarakat beramai-ramai menarik dana mereka. Ini membuat perbankan tidak sehat. Karena itu, pemerintah membuat Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada 1998 sampai awal 2003 di bawah Kementerian Keuangan. Memang dibentuk hanya untuk 5 tahun hingga perbankan normal.

Setelah lima tahun BPPN bubar, pemerintah membuat unit pelaksana penjaminan pemerintah (UP3) di masa transisi sebelum lahir LPS di bawah Kementerian Keuangan. (Fetry Wuryasti/E-4)