Luhut: Kalau Negosiasi Alot, Pemerintah Sanggup Ambil Alih Tambang Freeport

SIKAP tegas pemerintah menanggapi episode panjang negosiasi dengan PT Freeport Indonesia kembali ditunjukkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah Indonesia sangat berkapasitas mengambil alih tambang berikut pengelolaan komoditas mentah dari Grasberg yang selama ini dikelola Freeport, jika proses negosiasi masih saja alot.

"Sangat sanggup lah. Itu kan bukan green field, sangat sanggup," ucap Luhut ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (24/2).

Bahkan, menurut Luhut, sudah masuk dalam pertimbangan jika pengelolaan tambang Grasberg jatuh kepada pemerintah Indonesia, BUMN mana yang akan mengelolanya. Kendati, putusannya masih menunggu hasil musyarawah juga keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Kan pemerintah bisa, ada Inalum (PT Indonesia Asahan Alumunium Persero). Tergantung Menteri BUMN. Tapi sudah di-exercise," lanjutnya.

Saat ini menurut Luhut, urusan PTFI diserahkan sepenuhnya pada Menteri ESDM Ignasius Jonan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar penyelesaian Freeport menguntungkan dua belah pihak.

"Tapi kalau memang sulit diajak musyawarah, dan sulit kita ajak berunding kita nanti akan bersikap," ucap Presiden Jokowi, tegas.

Pangkal perdebatannya ialah ketika pemerintah mendesak agar PTFI menyudahi era kontrak kerjanya dengan mengajukan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Bahkan, melalui PP No 1/2017, pemerintah dengan tegas menahan izin ekspor PTFI jika berkeras enggan mengajukan IUPK.

Sementara PT FI melalui juru bicaranya Riza Pratama beralasan pihaknya butuh kepastian regulasi dan fasilitas pajak untuk menjaga kestabilan perusahaan.

Di sisi lain, Freeport juga dikabarkan sudah mulai merumahkan karyawannya lantaran ketidakpastian regulasi dan perpajakan yang membuat fondasi usahanya goyah. (X-12)