Freeport Indonesia Tolak Perubahan Status Usaha

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya angkat bicara terkait PT Freeport Indonesia (PTFI). Perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut dinyatakan telah menolak perubahan status usaha dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Menurutnya, sesuai hasil pembahasan bersama yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan PTFI, pemerintah telah memberikan hak yang sama di dalam IUPK setara dengan yang tercantum di dalam KK, selama masa transisi perundingan stabilitas investasi dan perpajakan dalam 6 bulan sejak IUPK diterbitkan.

"Sesuai Pasal 169 UU No 4/2009, stabilitas investasi memungkinkan untuk didapatkan. Namun, PTFI menyatakan tetap menolak IUPK dan menuntut KK tetap berlaku," ucap Jonan dalam keterangan resminya, kemarin.

PTFI pun, lanjutnya, telah mengajukan rekomendasi ekspor melalui surat No 571/OPD/II/3017 tanggal 16 Februari 2017 dengan menyertakan pernyataan komitmen membangun smelter. Sesuai IUPK yang telah diterbitkan, Dirjen Minerba menerbitkan rekomendasi ekspor untuk PTFI No 352/30/DJB/2017 pada 17 Februari 2017.

Namun, dia mengungkapkan telah mendengar kabar bahwa PTFI juga menolak rekomendasi ekspor tersebut. "Saya berharap kabar tersebut tidak benar," paparnya.

Sementara itu, PTFI mengumumkan Chappy Hakim mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden direktur. Chappy akan kembali ke posisinya semula sebagai penasihat perusahaan. Namun, tidak disebutkan alasan Chappy mundur.

"Saya telah memutuskan bahwa demi kepentingan terbaik bagi PTFI dan keluarga, saya mengundurkan diri dari tugas-tugas sebagai presiden direktur dan melanjutkan dukungan saya kepada perusahaan sebagai penasihat," kata Chappy dalam keterangan resmi, kemarin. Jes/X-10