Bahlil Beberkan Hasil Pertemuan dengan Prabowo di tengah Memanasnya Timur Tengah

PEMERINTAH terus menggenjot program hilirisasi sumber daya alam sebagai upaya strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat (AS) versus Iran. 

Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Rabu (25/3), yang membahas percepatan proyek hilirisasi serta optimalisasi pemanfaatan energi domestik guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat ketahanan energi.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil melaporkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Kamis (26/3).

Selain hilirisasi, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi energi domestik lainnya, antara lain pada etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, atau CPO," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Politikus Partai Golkar itu menegaskan, hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

Kendati begitu, pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi batubara dan nikel, namun dengan pendekatan yang terukur. Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global. 

"Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply and demand, serta harga," tambahnya.

Pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut. 

"Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan Presiden juga memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya. Bapak Presiden juga memerintahkan mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," jelas Bahlil.

Ia menegaskan 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah, menurut Bahlil, ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi, melainkan memberi nilai tambah yang maksimal bagi bangsa. 

"Kita ingin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah," pungkasnya. (Ins/I-1)