Hipmi Dorong Gerakan Nasional Hemat Energi Hadapi Krisis

BADAN Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendorong peluncuran Gerakan Nasional Hemat Energi sebagai langkah strategis dan kolektif untuk menghadapi tekanan krisis energi global yang semakin meningkat di kawasan Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, mengatakan dinamika geopolitik global akibat perang Amerika Serikat-Israel versus Iran mendorong lonjakan harga energi dunia. Menurut dia, kondisi ini berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan beban subsidi energi, serta memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sudah saatnya Indonesia memiliki Gerakan Nasional Hemat Energi terstruktur, terukur, dan masif. Ini bukan lagi sekadar imbauan, tetapi harus menjadi strategi nasional dalam menjaga ketahanan ekonomi dan energi kita," kata Anggawira dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Baca juga : Pertamina  Imbau Masyarakat Hemat Energi

Anggawira menjelaskan sampai hari ini, sejumlah negara melakukan berbagai aksi penghematan energi sebagai langkah antisipasi. Di antaranya dilakukan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. yang resmi mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional guna mengantisipasi gangguan pasokan bahan bakar global pada Selasa (24/3/2026).

Pada hari yang sama, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga meluncurkan 12 pedoman penghematan energi bagi warga untuk mengantisipasi krisis energi buntut perang Amerika Serikat-Israel vs Iran.

Menurut Anggawira, selama ini kebijakan energi di dalam negeri masih terlalu bertumpu pada sisi suplai, sementara pengelolaan konsumsi energi belum menjadi fokus utama. Padahal, dalam kondisi krisis, demand side management atau pengendalian konsumsi energi merupakan langkah paling cepat dan efektif untuk meredam tekanan. "Jadi ini perlu diorkestrasi," ujarnya.

Baca juga : Strategi Hemat Energi Saat Mudik: Perhatikan Gaya Mengemudi hingga Kondisi Ban

Dari Imbauan ke Aksi Nyata

Hipmi menilai Gerakan Nasional Hemat Energi harus dikemas sebagai program lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa, dengan pendekatan konkret dan terukur. Pendekatan yang diperlukan di antaranya:

• Kampanye publik secara masif untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi energi.
• Pengaturan konsumsi energi di sektor industri, gedung perkantoran, dan transportasi.
• Optimalisasi penggunaan energi di sektor produktif secara efisien.
• Penerapan standar efisiensi energi secara bertahap dan konsisten.
• Pemantauan konsumsi energi berbasis teknologi digital.

"Kita harus mengubah paradigma dari konsumtif menjadi efisien. Setiap penghematan energi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional," kata Anggawira.

Peran Dunia Usaha sebagai Motor Penggerak

Hipmi menegaskan bahwa dunia usaha siap menjadi motor penggerak dalam implementasi Gerakan Nasional Hemat Energi melalui:

1. Efisiensi operasional dan penggunaan energi di sektor industri.
2. Investasi pada teknologi hemat energi dan ramah lingkungan.
3. Audit energi secara berkala untuk meningkatkan produktivitas.
4. Integrasi efisiensi energi dalam strategi bisnis jangka panjang.

"Efisiensi energi bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga bagian dari strategi meningkatkan daya saing industri nasional di tengah tekanan global," kata Anggawira.

Dorongan Kebijakan: Insentif dan Regulasi yang Kuat

Selanjutnya agar Gerakan Nasional Hemat Energi dapat berjalan efektif, Hipmi mendorong pemerintah untuk:

• Memberikan insentif fiskal dan pembiayaan bagi pelaku usaha yang melakukan efisiensi energi.
• Menyusun roadmap nasional penghematan energi yang terintegrasi lintas sektor.
• Memperkuat regulasi dan standar efisiensi energi nasional.
• Mendorong digitalisasi sistem energi untuk transparansi dan kontrol konsumsi.
• Melibatkan sektor swasta dalam implementasi program secara luas.

Momentum Menuju Kedaulatan Energi

Hipmi juga menekankan krisis energi saat ini harus menjadi momentum mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih efisien, tangguh, dan mandiri.

"Hemat energi hari ini adalah fondasi bagi kedaulatan energi Indonesia di masa depan. Ini tanggung jawab bersama: pemerintah, dunia usaha, dan seluruh masyarakat," kata Anggawira. (I-2)