Headline

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Pemerintah Perkuat Ketahanan Fiskal Indonesia Hadapi Risiko Bencana

Indrastuti
12/3/2026 22:20
Pemerintah Perkuat Ketahanan Fiskal Indonesia Hadapi Risiko Bencana
Ilustrasi(Dok Istimewa)

PEMERINTAH secara resmi menutup pelaksanaan Indonesia Disaster Risk Finance & Insurance (IndoRisk) sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pembiayaan dan asuransi risiko bencana nasional.

IndoRisk merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan fiskal negara terhadap dampak ekonomi akibat bencana melalui pembentukan dan penguatan Pooling Fund Bencana (PFB). Proyek ini didukung Pinjaman LN-9197-ID serta hibah dari Global Risk Financing Facility (GRiF) dan mulai efektif sejak 4 Oktober 2021.

Selama periode pelaksanaan, berbagai capaian penting mampu diwujudkan, antara lain penguatan tata kelola pembiayaan risiko bencana serta pengembangan mekanisme pendanaan yang lebih responsif terhadap kondisi darurat.

Salah satu langkah strategis adalah penetapan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai pengelola PFB melalui Keputusan Menteri Keuangan No 407 Tahun 2021, yang diikuti dengan pengesahan Operations Manual pada Oktober 2021 sebagai pedoman pengelolaan dana.
Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Suska menjelaskan pentingnya strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) dalam menanggulangi risiko bencana.

“Strategi PARB diluncurkan pada 2018 merupakan kombinasi instrumen-instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan transparan. Di masa depan, PFB sebagai bagian dari Strategi PARB akan menjadi instrumen penting dalam penanggulangan risiko bencana dan jadi buffer bagi APBN,” kata Suska, di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ia melanjutkan optimalisasi pengelolaan hibah juga dilakukan melalui pengalihan kewenangan penandatanganan dari Badan Kebijakan Fiskal kepada BPDLH pada Februari 2023. Kebijakan itu memberi fleksibilitas lebih luas dalam pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum (BLU) guna memperkuat fungsi Public Financial Buffer dalam menghadapi risiko bencana.

"Dari alokasi hibah US$10 juta, realisasi hingga 2026 diproyeksikan mencapai US$7,81 juta, dengan sisa sekitar US$2,19 juta yang sedang dalam proses penyelesaian administrasi akhir," ucapnya.

Pelaksanaan IndoRisk menggunakan skema Investment Project Financing with Performance-Based Conditions (IPF-PBC), yaitu mekanisme penarikan dana pinjaman yang bergantung pada pemenuhan indikator kinerja tertentu. Hingga tahap akhir implementasi, nilai pinjaman yang ditarik mencapai US$460 juta, dengan sisa sekitar US$40 juta yang masih dalam proses verifikasi.

Ia mengatakan sejumlah indikator kinerja utama mampu dipenuhi meliputi pembentukan PFB, penguatan struktur pendanaan, implementasi rencana pembiayaan risiko bencana, serta peningkatan sistem pelacakan anggaran kebencanaan.

"Program ini juga mendukung peningkatan kesiapsiagaan melalui sinergi berbagai kementerian dan lembaga, antara lain BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan," katanya.

Pada tahun terakhir pelaksanaan, realisasi penyaluran anggaran menunjukkan capaian sangat baik. Kegiatan pra bencana mencapai 96,01% dari rencana anggaran, sedangkan program asuransi Barang Milik Negara sebagai bagian dari strategi transfer risiko mencapai 87,46%. Secara keseluruhan, tingkat realisasi penyaluran dana mencapai 94,66%, melampaui target minimal 80% yang ditetapkan dalam indikator kinerja. Ia menambahkan PFB dirancang sebagai instrumen utama dalam Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana Nasional untuk melindungi APBN dari tekanan fiskal akibat kejadian bencana.

"Ke depan, mekanisme ini diharapkan jadi sumber pendanaan terintegrasi yang dapat diakses pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan pasca bencana secara lebih merata dan efektif," ujarnya.

Ia menegaskan penutupan IndoRisk menjadi momentum penyampaian laporan akhir pelaksanaan sekaligus bentuk apresiasi bagi seluruh kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan yang berkontribusi mendukung capaian program tersebut.

"Melalui berbagai capaian yang telah diraih, IndoRisk diharapkan jadi fondasi penting memperkuat sistem pembiayaan risiko bencana nasional dan mendorong terciptanya tata kelola penanggulangan bencana lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan," tutupnya.

Lead Financial Sector Economist World Bank Julian Casal mengapresiasi keberhasilan dan dukungan semua pihak dalam penanggulangan kebencanaan di Indonesia. "Pada kesempatan ini, mari kita refleksikan kembali kesiapan Indonesia pada mitigasi dan risiko bencana,” pungkas Julian. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya