Pemerintah Sapu Bersih Hambatan Proyek Masela

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan akan meringankan berbagai hambatan usaha yang dialami Inpex Masela Ltd. dalam pengembangan Proyek Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Komitmen tersebut disampaikan dalam sidang penyelesaian hambatan usaha (debottlenecking) yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/2).

“Kami akan menghilangkan semua hambatan yang Anda hadapi dalam melaksanakan proyek ini,” kata Purbaya.

Ia menegaskan, investor asal Jepang tersebut akan diperlakukan secara khusus karena menggarap proyek strategis nasional sekaligus salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia. Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), Kementerian Keuangan akan membantu membereskan berbagai persoalan perizinan yang menghambat operasional proyek.

Baca juga : Ratusan Proyek Migas belum Beroperasi, Bahlil Minta Segera Dieksekusi

“Mereka (Inpex) bisa laporkan itu secara reguler kapan pun. Nanti kita beresin di sini. Jadi, saya akan perlakukan mereka sebagai investor spesial,” ujar Purbaya.

Proyek migas Lapangan Abadi Blok Masela yang dikelola Inpex Masela Ltd. sendiri telah mangkrak sekitar 26 tahun. Pemerintah menargetkan groundbreaking engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) atau pembangunan infrastruktur industri Masela dapat dimulai setelah Lebaran 2026.

Purbaya menyebut sebelumnya proses penerbitan berbagai izin pengembangan Masela berjalan lambat. Namun, belakangan terdapat percepatan, termasuk keluarnya persetujuan lingkungan untuk Proyek Abadi LNG berdasarkan Environmental and Social Impact Assessment yang secara lokal dikenal sebagai amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Saat ini proyek tersebut berada pada tahap front-end engineering and design (FEED).

Baca juga : Jepang, Malaysia, Hingga Taiwan Tertarik Gas Blok Masela

“Sebelumnya tuh keluarnya lambat sekali dalam berbagai izin usaha. Namun,  izin-izin yang keluar seperti lingkungan hidup dan lain-lain itu dipercepat karena mereka tahu mau dibawa ke sini. Jadi mereka percepat semua,” lanjutnya.

Untuk memastikan percepatan tetap berlanjut, Purbaya mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas (task force) yang berfungsi sebagai pusat penyelesaian berbagai hambatan lintas kementerian dan lembaga. Ia menegaskan masih ada sejumlah langkah yang harus diteruskan, termasuk terkait perizinan dan aspek lainnya. 

Melalui mekanisme ini, setiap persoalan dapat segera ditangani sesuai sektor masing-masing. Jika terdapat kendala pada perizinan investasi, pihak terkait akan dipanggil untuk menyelesaikannya. Begitu pula jika hambatan muncul di sektor perdagangan, misalnya terkait impor, maupun di sektor perindustrian, maka pelaku industrinya akan dihadirkan untuk mencari solusi bersama. 

"Saya bilang ke mereka yaudah kita set up satu tim di sini. Di mana kalau ada hambatan datenya ke sini, diberesinnya di sini. Jadi kalau ada gangguan di apa, hambatan di izin investasi, kita panggil kepentingan investasi ke sini," kata menkeu.

Ia menilai, dengan pemantauan yang intensif, proyek dapat dipercepat sehingga proses groundbreaking bisa segera dilakukan. Meski target operasi saat ini berada pada 2030–2031, pihaknya mendorong agar proyek dapat beroperasi lebih cepat.

“Saya sih kalau bisa sebelum 2029 sudah kelihatan lah bangunannya, sudah hampir onstream,” kata Purbaya.

Proyek ini diperkirakan memiliki volume produksi LNG tahunan sebesar 9,5 juta ton atau setara lebih dari 10 persen impor LNG Jepang per tahun. Lapangan Abadi diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan energi Indonesia, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya, sekaligus menyediakan pasokan energi rendah karbon yang stabil dalam jangka panjang dari ladang gas kelas dunia.

“Jadi gasnya sudah berproduksi. Jadi kita akan percepat semaksimal mungkin. Jadi saya cuma bisa mendukung aja kan. Yang jelas seluruh hambatan di pemerintah kita akan hilangkan,” ujar Purbaya.

Dalam kesempatan sama, Executive Project Director Inpex Masela Jarrad Blinco menjelaskan ada lima kendala utama yang dihadapi pihaknya. Pertama, penerimaan masyarakat setelah diperolehnya persetujuan penggunaan area penebangan hutan dan pemanfaatan wilayah laut. Kedua, pengamanan area fasilitas kelautan. Ketiga, perolehan persetujuan AMDAL setelah tahap FEED selesai. Keempat, mengatasi gangguan sosial.

"Kelimat Persetujuan izin dan formalitas untuk tahap EPCI," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini proyek berada pada tahapan kedua. Adapun tahapan ketiga merupakan target yang akan segera dicapai, sebelum masuk ke tahap keputusan investasi atau final investment decision (FID).

Menurutnya, pada fase menuju FID tersebut dibutuhkan dukungan pemerintah, terutama terkait pemenuhan berbagai persyaratan agar proyek dapat terus bergerak maju. Setelah FID ditetapkan, proyek akan memasuki fase konstruksi atau tahap kelima yang disebut sebagai EPCI.

Selain itu, pihaknya juga baru saja memperoleh kabar baik berupa persetujuan lingkungan atau AMDAL yang memungkinkan dimulainya pekerjaan.

"Jadi, sebagian besar persetujuan utama sudah diperoleh. Kami masih memiliki beberapa persetujuan kecil yang belum diperoleh sebelum kami dapat memulai beberapa kegiatan konstruksi," tutur Jarrad.

Rencananya, perseroan akan memperoleh letter of intent sebagai bagian dari proses menuju FID, disertai komitmen pasti sebelum FID dan komitmen komersial. Sebagian pendanaan proyek juga akan berasal dari skema pinjaman wali amanat yang diproses secara paralel dengan pengembangan proyek.

Untuk pemasaran gas, Inpex telah masuk ke pasar domestik maupun internasional, mengidentifikasi calon pembeli, dan saat ini tengah melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan awal. (E-4)