Cegah Kelangkaan, Pengurangan Kuota BBM Bersubsidi Butuh Fleksibilitas

KOMISI XII DPR meminta Kepala BPH Migas agar memberikan fleksibilitas dalam penentuan kuota BBM bersubsidi. Hal itu untuk mencegah kelangkaan di lapangan.

Seperti diberitakan, pengurangan kuota BBM subsidi telah disepakati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR, Selasa (27/1).  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota Pertalite 2026 hanya 29,27 juta kiloliter, turun 6,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara solar subsidi hanya dipotong 1,32% menjadi 18,64 juta kiloliter.

"Komisi XII DPR meminta Kepala BPH Migas agar memberikan fleksibilitas dalam penentuan kuota BBM bersubsidi kepada badan usaha yang telah diberikan penugasan apabila terjadi kekurangan pasokan pada waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dalam keterangan yang dikutip, Rabu (28/1).

Baca juga : Kuota BBM Subsidi Dipangkas, KNTI: Jangan Sampai Rugikan Nelayan

Bambang mencontohkan, saat penyaluran, biasanya di kloter keempat, kadang-kadang ada satu daerah tertentu yang memang masih ada reserve (cadangan), daerah tertentu sudah defisit. Hal itu dapat secara fleksibel untuk dialihkan, tetapi tetap dalam kuota nasional.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mempertanyakan dasar pertimbangan pengurangan kuota BBM bersubsidi. Ketua Umum DPP (Aptrindo) Gemilang Tarigan menyebut tahun lalu saja, kelangkaan BBM bersubsidi sering terjadi.

"Kelangkaan BBM bersubsidi sepanjang tahun 2025 sering terjadi. Perlu ada perubahan sistem agar BBM bersubsidi tidak bocor," katanya saat dihubungi, Rabu (28/1).

Pihaknya juga berharap pengawasan diperketat agar subsidi tepat sasaran supaya logistik lancar dan murah. (Ifa/E-1)