Pemerintah Pastikan Intervensi Beras Berlanjut hingga 2026, Stok Aman dan Harga Dijaga

BADAN Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan keberlanjutan program intervensi perberasan pada tahun 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga beras, melindungi kesejahteraan petani, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat secara berkesinambungan.

“Memasuki tahun 2026, pemerintah berkomitmen terus menjaga kestabilan beras, baik pasokan maupun harga, secara nasional di pasaran,” ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, di Jakarta, Senin (5/1).

Ia menjelaskan, berbagai skema intervensi perberasan yang dilaksanakan melalui penugasan Bapanas kepada Perum Bulog akan tetap dijalankan secara konsisten. Optimisme tersebut didukung oleh posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di Bulog dan tercatat mencapai 3,248 juta ton hingga akhir 2025.

Baca juga : Prabowo Tegaskan Indonesia Sudah Swasembada Beras, Target 4 Tahun Tercapai Hanya dalam Setahun

Menurut Ketut, kecukupan stok tersebut menjadi modal penting agar intervensi pemerintah dapat terus diperkuat. Meski demikian, stabilitas harga gabah di tingkat petani tetap menjadi perhatian utama melalui mekanisme penyerapan beras untuk CBP.

“Kita harus optimis tidak ada masalah untuk beras di tahun 2026 ini. Tentu SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras jalan terus,” katanya.

Lebih lanjut, Ketut mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyepakati pelaksanaan program beras SPHP pada 2026 sebagai instrumen utama stabilisasi harga. Kesepakatan itu dicapai melalui rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Baca juga : Prabowo Banggakan RI Capai Swasembada Beras

Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan target penyaluran beras SPHP sebanyak 1,5 juta ton. Selain itu, bantuan pangan beras juga akan diberikan kepada 18,277 juta keluarga penerima manfaat selama empat bulan.

“Ini kan juga untuk pengeluaran stok juga, sehingga pada saat nanti Bulog mulai menyerap hasil panen raya, keluar masuk beras dapat dijaga dengan baik. Kebetulan Bapak Kepala Bapanas itu kan sangat optimistis. Jadi kita harus optimistis juga,” jelas Ketut.

Di sisi lain, program bantuan pangan tahap kedua berupa beras dan minyak goreng masih diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Perpanjangan ini dimungkinkan melalui skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang diajukan Bapanas dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Bapanas mencatat, hingga 2 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 17,370 juta penerima dari target 18,277 juta penerima. Secara nasional, distribusi telah mencapai 347,4 ribu ton beras dan 69,4 juta liter minyak goreng.

Sementara itu, program SPHP beras tahun 2025 juga tengah diupayakan untuk diperpanjang hingga akhir Januari 2026 melalui skema RPATA. Hingga kini, realisasi penyaluran SPHP beras 2025 telah mencapai 802,9 ribu ton di seluruh wilayah Indonesia.

Tidak hanya sektor hilir, pemerintah juga terus memperkuat sektor hulu perberasan. Produksi beras nasional pada 2026 diproyeksikan mampu kembali mencapai swasembada, seiring dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pangan akan selalu berpihak pada petani.

“Ingat kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Jadi petani pangan kita harus sejahtera. Indonesia bisa swasembada beras karena petani-petani kita,” kata Amran. (Ant/E-4)