Badan Karantina Targetkan Penerapan Pre-Border Karantina di Seluruh Negara Mitra

BADAN Karantina Indonesia (Barantin) akan memperkuat konsep pre-border karantina pada 2026. Dalam konsep tersebut, pemenuhan seluruh persyaratan teknis dari suatu komoditas yang akan dikirim ke Indonesia dilakukan di negara asal. Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M Panggabean menegaskan, pre-border karantina berkaitan dengan kedaulatan negara.

"Dia harus menghormati Indonesia. Dia harus mengirim barang yang masuk ke Indonesia ini benar-benar sehat, bebas penyakit," ujarnya dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Outlook 2026 Badan Karantina Indonesia di Jakarta, Jumat (19/12).

Sahat menyebut beberapa negara telah bekerja sama dengan Indonesia terkait pre-border.

Baca juga : Durian RI Tembus Pasar Terbesar Dunia, Barantin Lepas Ekspor 48 Ton Perdana ke Tiongkok

Pada 2025, Baratin berhasil melakukan negosiasi dan kerja sama karantina dengan Cile, Malaysia, Peru, Australia, dan Brasil.

"Itu sudah jalan tapi baru beberapa negara. Tahun depan saya ingin semua negara mitra kita, 30-40 negara besar, kita akan coba maintain itu di 2026. Konsep pre-border bisa masuk di seluruh negara mitra kita," jelasnya.

Menurutnya, dengan melakukan pre-border karantina, barang-barang yang sampai ke Indonesia bisa benar-benar dimanfaatkan.

Baca juga : Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Biosekuriti

"Gak usah ketika barangnya sampai di pelabuhan atau di bandara, kita ribut-ribut. Periksa sana, periksa sini. Kadang-kadang ada amplop tebal masukkan di situ. Saya ingin dari negara sana kita rapikan. Pastikan dari sana barangnya sudah bagus," ujar Sahat.

"Kita lihat sampai ribuan (komoditas) kita musnahkan. Kan sayang itu. Padahal itu bisa kita manfaatkan dan memang dibutuhkan," ujarnya.

Pada periode Januari sampai 17 Desember 2025, Baratin telah melakukan 2.246 kali penahanan, 2.527 kali penolakan, dan 1.136 kali pemusnahan. Komoditas paling sering ditahan antara lain daging, beras, pakan, sirip hiu, buah, kentang, bawang bombai, jagung.

"Tetapi dengan konsep ini, saya ingin semua data informasi asalnya di negara sana kita pastikan aman masuk ke Indonesia, kita periksa, benar-benar sesuai. Langsung rilis, kita butuhkan. Jadi kita tidak ingin gagah-gagahan lagi di bandara, di pelabuhan, di PLBN Ppos Lintas Batas Negara)," tegas Sahat.

"Kita minta mereka membereskan di sana. Periksa di laboratorium yang kita akui. Datangkan dari tempat daerah budidaya atau pertenakan, perkebunan, pertanian yang bebas pencemar. Baru boleh kirim ke Indonesia," pungkasnya.

Deputi Bidang Karantina Ikan Baratin Drama Panca Putra menambahkan, tindakan karantina pre-border ini merupakan sebuah terobosan yang sangat baik. Selain menyelesaikan permasalahan sumber daya Baratin yang terbatas, berbagai risiko juga dapat ditekan. Drama mencontohkan risiko terkait dengan mutu. Misalnya pada komoditas ikan, katanya, penahanan satu jam saja bisa terjadi penurunan 0,4% dari kualitas ikan.

"Kalau pre-border untuk ikan diterapkan itu setidaknya 10,4% kita mencegah penurunan (kualitas) ikan. Jadi selama ini kita kalau dapat ikan salmon, sudah terjadi penurunan," paparnya.

Selanjutnya adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses komoditas yang lebih murah karena biaya logistik tertekan.

"Saya coba menghitung untuk di komoditas ikan kita bisa menekan hampir Rp800 juta per pelabuhan per bulan. Jadi kurang lebih mendekati sekitar Rp9,6 miliar per pelabuhan untuk logistik komoditas ikan, sehingga masyarakat mendapat (harga) lebih murah karena logistiknya murah," pungkasnya. (Ifa/E-4)