DPR Kritisi Tangan Besi Pemerintah dalam Intervensi Harga Beras

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah tidak “bertangan besi” mengintervensi harga pasar produk beras. Hal itu disampaikan Alex dalam merespons keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi).

Ikappi menilai pemerintah telah mengambil langkah ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).

Alex mengatakan, jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Menurutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak.

Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Utamakan Stabilitas Harga Beras tanpa Bebani Pedagang

"Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang," tegas Alex dalam keterangan yang dikutip, Rabu (29/10).
 
Jika mau sedikit berlelah-lelah, lanjutnya, pemerintah sebenarnya tak perlu merasa khawatir dengan kenaikan harga beras di pasaran. Yang perlu dikerjakan pemerintah, katanya, yakni memastikan kelompok rentan adalah pihak yang akan jadi penerima manfaat dari program subsidi yang digelontorkan, baik berupa bantuan pangan atau beras SPHP.

"Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026," terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
 
Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR  menuturkan, bentuk intervensi yang lebih layak dilakukan pemerintah dalam menekan lonjakan harga beras yakni memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik produk beras.
 
"Pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi, sehingga pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar," terangnya.
 
Selain itu, katanya, sistem logistik juga harus terus disempurnakan. Pasalnya, Bulog diperintahkan membeli harga dengan terbebas dari kualitas (at any quality).

"Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas, tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani," tegasnya.
 
Dengan langkah komprehensif, kata Alex, stabilisasi harga beras bisa dicapai tanpa perlu menekan pedagang kecil yang juga tengah berjuang menafkahi keluarganya.  

"Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik, agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar," tutupnya. (Ifa/E-1)