Menkeu Purbaya Beberkan Harga Asli Barang Subsidi Mulai dari Pertalite hingga LPG 3 Kg

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rincian harga asli sejumlah barang subsidi, mulai dari Pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg), sebelum selisih harga ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (30/9).

Ada delapan jenis barang energi dan nonenergi yang mendapat subsidi dari pemerintah.

1. Solar: Harga keekonomian Rp11.950 per liter, dijual Rp6.800 per liter. Selisih Rp5.150 (43 persen) ditanggung APBN. Nilai subsidi solar di 2024 mencapai Rp89,7 triliun untuk lebih dari empat juta kendaraan.
2. Pertalite: Harga keekonomian Rp11.700 per liter, dijual Rp10.000 per liter. Disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen) dengan alokasi Rp56,1 triliun, dinikmati 157,4 juta kendaraan.
3. Minyak tanah: Harga keekonomian Rp11.150 per liter, dijual Rp2.500 per liter. Disubsidi Rp8.650 (78 persen) dengan realisasi Rp4,5 triliun, memberi manfaat bagi 1,8 juta rumah tangga.
4. LPG 3 kg: Harga asli Rp42.750 per tabung, dijual Rp12.750. Disubsidi Rp30.000 (70 persen), menyedot anggaran Rp80,2 triliun dan digunakan 41,5 juta pelanggan.
5. Listrik rumah tangga 900 VA: Tarif seharusnya Rp1.800 per kWh, dibayar Rp600. Pemerintah menanggung Rp1.200 (67 persen), dinikmati 40,3 juta pelanggan.
6. Listrik rumah tangga 900 VA nonsubsidi: Mendapat kompensasi Rp400 per kWh (22 persen), menurunkan tarif dari Rp1.800 menjadi Rp1.400. Dimanfaatkan 50,6 juta pelanggan. Total subsidi sektor listrik mencapai Rp156,4 triliun pada 2024.
7. Pupuk urea: Harga keekonomian Rp5.558 per kg, dijual Rp2.250. Subsidi Rp3.308 (59 persen).
8. Pupuk NPK: Harga asli Rp10.791 per kg, dijual Rp2.300. Subsidi Rp8.491 (78 persen). Total subsidi pupuk 2024 mencapai Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk bagi petani.

“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” kata Purbaya. (Ant/P-4)