Grab Indonesia Tolak Usulan Potongan Komisi Aplikasi hingga 10%

GRAB Indonesia menyatakan tidak setuju dengan permintaan para pengemudi ojek online (ojol) terkait penurunan komisi atau potongan untuk aplikator hingga 10%. Tuntutan ini disuarakan saat demo ojol di Jakarta, Senin (21/7).

"Soal usulan penurunan komisi hingga 10%, kami nilai tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekosistem," tegas Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy dalam keterangan resmi yang dikutip, Selasa (22/7).

Ia beralasan komisi yang diterapkan saat ini tidak hanya digunakan sebagai biaya penggunaan aplikasi, tetapi juga untuk mendukung berbagai aspek penting. Antara lain dikatakan untuk layanan bantuan dan operasional 24/7, termasuk GrabSupport dan tim tanggap darurat, lalu penyediaan asuransi kecelakaan bagi mitra dan lainnya.

Baca juga : Tolak Jadi Pekerja, 10 Ribu Pengemudi Ojol akan Turun ke Jalan untuk Demo Besok

Meski, tidak mendukung pemotongan biaya aplikasi maksimal 10%, Tirza mengeklaim terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendukung evaluasi struktur biaya jasa transportasi daring. 

"Grab Indonesia menyambut baik inisiatif pemerintah untuk meninjau kembali struktur biaya jasa transportasi daring," ucap Tirza.

Pihaknya mengatakan selama lebih dari tiga tahun terakhir belum terjadi penyesuaian biaya jasa yang signifikan, sementara mitra pengemudi menghadapi peningkatan biaya hidup dan operasional. Oleh karena itu, kajian penyesuaian biaya jasa dipandang Grab sebagai langkah tepat untuk membangun ekosistem transportasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengayomi semua pihak.

Baca juga : Polisi Kerahkan 2.500 Personel Amankan Demo Ojol Hari Ini

"Kami meyakini kajian ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan proporsional, mengingat keberagaman preferensi pengguna dan mitra," tutur Tirza.

Perihal aksi unjuk rasa pengemudi ojol, Tirza menuturkan pihaknya menghargai demo tersebut untuk menyuarakan aspirasi pengemudi.

"Kami menghargai hak mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya. (H-4)