Direktur Namarin: Menhub Harus Dicopot Buntut Kecelakaan Kapal di Selat Bali

DIREKTUR The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyatakan menteri perhubungan harus bertanggung jawab atas kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang terjadi di Selat Bali. Kecelakaan kapal itu merupakan kejadian yang kesekian kalinya terjadi. 

"Berarti ini refleksi bagaimana tata kelola keselamatan pelayaran di Indonesia begitu parah. Artinya, itu kan kapal-kapal tua, kemudian dia punya penegakan dan aturan keselamatan yang bermasalah, singkat cerita, ini tanggung jawabnya Menteri (Perhubungan)," ucap Siswanto saat dihubungi, Kamis (3/7).
 
Menteri Perhubungan, sambung dia, seharusnya memahami kondisi tata kelola keselamatan pelayaran. Akan tetapi, dirinya menilai bahwa prioritas tata kelola ini tidak menjadi prioritas utama Menteri Perhubungan.
 
"Jadi ini akan berulang terus, dia akan business as usual. Pasti nanti begitu diperiksa KNKT, yang salah kapten kapal, yang salah ABK, yang salah perusahaan. Terus regulatornya tidak salah begitu? Kan tidak mungkin," bebernya.

Ia menyatakan bahwa kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya disebabkan oleh rusaknya penegakan hukum dan juga penegakan aturan.
 
"Aturannya sudah seabrek-abrek, tidak ada yang kurang satu pun aturan keselamatan pelayaran di kita ini. Tapi kan siapa yang mau memeriksa muatan mobil itu, truk diikat bannya pakai kawat lasing, kan tidak ada, dan terbukti bergeser muatan itu kena hajar ombak," paparnya.

Akibat dari kecelakaan kapal ini, Siswanto meminta agar Menteri Perhubungan dicopot dari jabatannya kemudian digantikan dengan orang yang yang memiliki integritas untuk memahami kondisi aturan keselamatan.
 
"Dari situlah bisa dikaji ulang. Sebetulnya kan masalah ini bagaikan puncak gunung es, bukan terjadi hari ini (saja), dari menteri-menteri perhubungan sebelumnya kok. Tapi menteri-menteri perhubungan sebelumnya itu juga tidak mengelola isu ini, tenggelam juga dalam rutinitas sampai berganti menteri lagi," tandasnya. (Fal/I-1)