Kontraksi Manufaktur Picu Kekhawatiran Dunia Usaha

KETUA Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyoroti kekhawatiran dunia usaha atas penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2025. Kontraksi manufaktur disebut semakin dalam dan berlangsung konsisten selama tiga bulan berturut-turut. 

Shinta berpandangan terlihat penurunan pesanan baru dari sektor industri secara berturut-turut, yang mencerminkan lemahnya permintaan riil, baik dari konsumen dalam negeri maupun pasar ekspor yang masih stagnan. 

Baca juga : Kontraksi Manufaktur RI Jadi Sinyal Negatif bagi Investor

"Ini selaras dengan kekhawatiran dunia usaha terhadap daya beli yang belum pulih dan kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (2/7).

Lebih lanjut, Ketum Apindo menjelaskan penurunan PMI juga dipicu oleh melemahnya output, berkurangnya pembelian bahan baku, serta penurunan jumlah tenaga kerja. Indikator-indikator ini menunjukkan pelaku industri tengah melakukan efisiensi sebagai respons atas tekanan pasar dan meningkatnya beban biaya produksi.

Baca juga : Dunia Usaha Apresiasi Fleksibilitas Regulasi Impor

Menurutnya, situasi tersebut menjadi peringatan bahwa sektor manufaktur, sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja nasional, membutuhkan dukungan nyata seperti insentif usaha.

"Dunia usaha menilai perlu adanya percepatan stimulus daya beli, insentif untuk produksi, serta perbaikan menyeluruh pada ekosistem logistik dan energi agar kelangsungan industri dapat terjaga," tuturnya.

Tak kalah penting, lanjut Shinta, adalah menjaga ekspektasi dan kepercayaan pelaku usaha. Dalam laporan PMI, terlihat indikasi meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi ke depan dan berkurangnya optimisme untuk melakukan ekspansi dalam waktu dekat. Dalam konteks ini, Apindo menyambut baik langkah konkret pemerintah melalui peluncuran paket deregulasi tahap pertama yang diumumkan kemarin.

Kebijakan ini dinilai hadir pada waktu yang tepat dan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendengarkan serta merespons aspirasi dunia usaha, termasuk dari sektor padat karya yang kini menghadapi tekanan berat akibat lemahnya permintaan global dan tingginya biaya produksi. (Ins/I-1)