Komunitas Ojol di Sejumlah Daerah Tolak Rencana Perubahan Komisi 20%

PARA mitra driver ojek online (ojol) di sejumlah daerah menolak rencana perubahan komisi yang sebelumnya sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penyebabnya, komisi saat ini sudah memberikan manfaat bagi pengemudi dan konsumen. 

Salah satu protes datang dari Yogyakarta melalui Ketua Forum Ojol Yogyakarta Bersatu (FOYB), Wuri Rahmawati. Dia menegaskan skema komisi yang berjalan saat ini sebesar 20% sudah mendatangkan keuntungan bagi mitra pengemudi, terutama dari sisi efisiensi operasional dan perlindungan kerja.

“Saya pribadi tidak masalah dengan skema komisi 20% karena driver merasakan manfaatnya seperti program-program yang meringankan biaya operasional ada voucher oli, servis, sparepart, ada asuransi dan promo-promo juga,” ujar Wuri melalui keterangannya, Selasa (1/7).

Ia menyoroti isu penting lainnya yakni munculnya perusahaan aplikator lain yang menawarkan tarif lebih murah dengan komisi rendah, namun tidak memberikan perlindungan kepada mitra ataupun pelanggan.

Diketahui, pemerintah telah mengatur maksimal komisi untuk aplikasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022 yang mengatur aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra. Dengan aturan ini, skema pembagian komisi perjalanan ojol memiliki skema 80% untuk mitra dan 20% untuk aplikator.

“Customer juga sekarang sensitif soal harga, apalagi ada aplikator yang pasang tarif di bawah aturan. Yang menjadi problem, aplikator yang harganya rendah dan potongan rendah gak ngasih apa-apa ke mitra ataupun customer kalau terjadi sesuatu. Pemerintah sebaiknya fokus memberikan sanksi ke yang tidak patuh, daripada mengganggu sistem yang sudah terbukti ada manfaatnya,” katanya.

Sudarlin dari komunitas Three Wolf & Siloam Driver Balikpapqm menyatakan potongan komisi justru dibarengi dengan berbagai program bantuan seperti diskon servis kendaraan, sembako, hingga asuransi kecelakaan.

“Potongannya memang ada, tapi itu juga balik lagi ke kami. Buat kami, yang penting aplikatornya transparan dan peduli. Kalau ada masalah, ada yang bantu,” kata Sudarlin.

Sementara itu, driver perwakilan Komunitas B_Des Dwi Wahyuliono menyebut program-program dari aplikator seperti pelatihan, promo, dan bantuan operasional lebih terasa dibanding layanan yang menjanjikan potongan lebih kecil.

“Buat saya, potongannya masuk akal. Yang penting, kami dapat dukungan nyata. Kalau cuma kecil potongannya tapi enggak ada perlindungan, itu malah nambah risiko,” kata Dwi.

Imam Syafei dari Mitra Gocar Community juga menegaskan pentingnya stabilitas kerja yang ditopang oleh sistem yang bertanggung jawab. “Potongan itu sebanding dengan apa yang kami terima ada promo pelanggan, bantuan medis, pelatihan. Itu semua mendukung kami tetap bisa kerja aman,” katanya.

Sebelumnya, pada 20 Mei lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim akan menampung dan menindaklanjuti semua tuntutan pengemudi ojol. "Intinya (hasil audiensi) kita menyerap aspirasi. Tentu kita akan bahas berikutnya," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Aan Suhanan. (E-4)