Kadin Perkuat Peluang Investasi RI di Tengah Ketidakpastian Global

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus memperkuat peluang bisnis dan investasi Indonesia di tengah ketidakpastian global, karena perang tarif dan eskalasi konflik di Timur Tengah.

Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia Andi Anzhar Cakra Wijaya dalam pernyataan di Jakarta, Senin (30/6), mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan negara lain seperti menghadiri China-ASEAN Business and Investment Summit yang berlangsung di Nanning, China, 23-27 Juni 2025. "Forum ini berusaha mengkonsolidasi bisnis dan investasi dengan total populasi market sebanyak 2 miliar penduduk," ujar dia.

Dirinya yang mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie dalam forum itu menyinggung soal jaminan produk halal yang menjadi program prioritas Kadin. "Program jaminan produk halal juga menjadi program prioritas Kadin Indonesia untuk menjadikan produk-produk dari Indonesia dan ke pasar Tiongkok lebih terjamin kehalalan produknya," kata dia.

Baca juga : DBS Tetap Optimistis Kendati Ketidakpastian Berlangsung Lama

Disampaikannya, forum tersebut memiliki potensi strategis bagi pengembangan bisnis di Indonesia, seperti perluasan akses pasar untuk produk pertanian, manufaktur dan digital.

Selanjutnya, perlindungan investor yang lebih baik tak hanya bagi Indonesia melainkan bagi kawasan Asia Tenggara (ASEAN), serta meningkatkan daya saing UMKM melalui fasilitasi ekspor digital. "Terciptanya harmonisasi prosedur bea cukai, sertifikasi dan
keamanan siber lintas-batas," kata dia menambahkan.

Hingga Juni 2025, berbagai peristiwa global tercatat mewarnai ekonomi Indonesia, mulai dari penerapan pajak balasan (resiprokal) oleh Amerika Serikat (AS), hingga yang terbaru eskalasi konflik antara Iran-Israel yang berdampak signifikan pada alur logistik dunia.

Untuk resiprokal, batas akhir negosiasi tarif jatuh pada 8 Juli 2025, atau 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang utamanya pada awal April 2025. (Ant/E-2)