Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendukung penuh semangat Presiden Prabowo untuk menjadikan kebijakan kuota importasi menjadi lebih terbuka tentu harus kita dukung penuh.
"Alasannya sederhana saja, agar para pemainnya tidak itu-itu saja dan hanya berlaku untuk kalangan pemain tertentu (kartel)," ungkap Asep Wahyuwijaya dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025)
Menurut Kang AW, begitu Asep Wahyuwijaya akrab disapa, hal tersebut memang jadi eksklusif dan diskriminatif. Kesan kamarnya gelap tak bisa dihindarkan.
"Pak Prabowo ingin agar aturan mainnya menjadi transparan, terang benderang dan adil. Dalam konteks ini, tentu upaya Presiden Prabowo melakukan upaya refomasi atas kebijakan impor harus kita dukung," tandas legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu.
Sedikit catatan saja, tambah Kang AW, kebijakan penghapusan kuota impor ini tentu jangan sampai menghancurkan komoditas produk dalam negeri sendiri.
"Jadi, jangan sampai kebijakan pembebasan kuota ini justru menjadikan semuanya harus impor kan? Agar prinsip keadilannya terpenuhi, membatasi komoditasnya dan menentukan waktu impornya pun bisa saja dilakukan," tukas Kang AW.
Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem ini memberikan alasan, menurutnya memperkuat ketahanan industri dan pangan dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama. Keinginan Presiden yang baik ini bagaimana pun membutuhkan pengkajian yang matang dan mendalam dari para menterinya yang pada prinsipnya agar pelaku industri lokal dan komitmen mewujudkan cita-cita swasembada pangan pun jangan sampai terganggu.
"Jangan sampai kebijakan presiden ini pun pada akhirnya dibajak oleh para pemain impor yang hanya memanfaatkan celah demi mengambil keuntungan semata namun menghancurkan para pelaku industri, petani, peternak dan nelayan kita," pungkas Kang AW.(H-2)
KPK menetapkan enam tersangka tersebut setelah menangkap 17 orang di wilayah Lampung dan Jakarta dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026.
Hingga saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai.
Harus di kroscek secara ketat jangan sampai penundaan impor merupakan hal kesengajaan yang dilakukan bersama-sama.
Pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Boyamin pernah melaporkan dugaan korupsi impor bawang putih ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan importasi menjadi pintu gerbang bagi masyarakat dan industri untuk memperoleh bahan baku, barang, serta produk yang terbatas atau tidak tersedia di dalam negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved