PBNU Dukung Pemerintah Optimalisasi Hilirisasi Sawit

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menyampaikan dukungan kepada pemerintah untuk optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat.

Dukungan itu akan disampaikan Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU pada acara hari lahir atau Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2), dengan harapan dapat memperkuat ekonomi kelapa sawit demi terwujudnya kemandirian ekonomi Indonesia.

Sekretaris LPP PBNU Tri Candra Aprianto mengatakan dukungan diberikan karena sebanyak 67% lahan sawit dimiliki warga Nahdliyin.

Baca juga : MK Hapus Presidential Treshold 20%, Gus Yahya: Bukan Domain NU 

“LPP PBNU amat concern terhadap agenda hilirisasi sawit, karena lebih dari 67% lahan sawit mandiri dimiliki warga Nahdliyin. Kami sangat berkepentingan jadi bagian program pemerintah untuk hilirisasi,” ungkapnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Selasa (4/2).

FGD tersebut merupakan rangkaian Harlah NU ke-102 yang dihadiri sebagai pemantik yakni, Guru Besar IPB Prof Sudarsono, Ketua PBNU KH Miftah Faqih, dan Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino.
Lebih lanjut, Candra yang juga Dewan Pakar Apkasindo menyampaikan dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama, tidak hanya petani, pengusaha kelapa sawit, tapi juga para praktisi dan akademisi.

“Saya kira ini juga momentum bagi Indonesia, apalagi kini Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negatif Uni Eropa. Kita harus merespons perjalanan presiden ke luar negeri juga tidak lepas bicara soal sawit. Karenanya, LPP PBNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit atas industri kelapa sawit,” paparnya.

Baca juga : Perundungan jadi Isu Utama Bahtsul Masail Nasional di Tebuireng

Pada kesempatan yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Edi Martono menyebut industri sawit dapat berkembang jika mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder.

Dengan memberikan regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkebunan akan berkembang di Indonesia.

"Selama ini dalam berusaha sering kali kita mendapatkan kampanye hitam, untungnya kita sudah berhasil membuktikan bahwa sawit kita tidak bermasalah,” sebutnya.

Baca juga : PBNU Minta PKB Kembali ke Khittah 1998

Edi juga berpandangan pengusaha sawit berharap pemerintah meningkatkan ekspor crude palm oil (CPO) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 menyentuh 21,6 juta ton. Volume ekspor itu turun 17,33% dibandingkan dengan 2023.

Begitu pula secara nilai, ekspor CPO anjlok 11,78% menjadi US$20,01 miliar atau setara Rp325,8 triliun pada 2024 (kurs Rp16.280/US$).

Baca juga : Gus Yahya Minta Banser, Ansor, dan Pagar Nusantara Bali Pulang

“Penurunan ini sering dikaitkan dengan agenda hilirisasi dalam kerangka ketahanan energi, padahal selain menurunnya permintaan, juga karena menurunnya produksi sawit,” ujarnya.

"Kami sangat mendukung adanya energi biodiesel seperti dicanangkan pemerintah. Jadi perlu optimalisasi potensi sawit ketika masih banyak yang belum terkelola dengan baik termasuk petani mandiri. Karenanya, penting bagi pemerintah memberikan perhatian kepada peremajaan sawit rakyat," tandasnya.

Berdasarkan data pemerintah, program peremajaan sawit rakyat pada 2025 ini akan direalisasikan seluas 180 ribu hektare melalui dinas dan 20 ribu hektare melalui kemitraan dengan perusahaan sawit di Indonesia. (Z-9)