Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
TARGET penambahan lahan seluas 140.000 hektar dilakukan Badan Bank Tanah untuk mendukung pemerataan pembangunan di berbagai sektor pada 2025.
Dari jumlah tersebut, 120.000 hektar direncanakan berasal dari pelepasan kawasan hutan, sementara sisanya akan dihimpun dari tanah telantar, bekas tambang, hingga tanah hasil reklamasi.
Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo, mengungkapkan target penambahan aset ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendukung reforma agraria, perumahan, dan sektor logistik nasional.
"Ini langkah baru yang kami rencanakan bersama Kementerian Kehutanan. Penambahan aset dari pelepasan kawasan hutan menjadi fokus kami agar target ini dapat tercapai," jelas Perdananto, Jumat (17/1) kemarin.
Menurut Perdananto, upaya ini dilakukan untuk mendukung program reforma agraria, penyediaan lahan untuk perumahan, dan pembangunan sektor logistik nasional.
Hingga akhir 2024, Badan Bank Tanah mencatat total aset lahan seluas 33.115,6 hektar yang tersebar di 45 kabupaten/kota.
Pencapaian ini menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 194% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengungkapkan bahwa aset ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan strategis, seperti kepentingan umum, pembangunan nasional, reforma agraria, hingga pemerataan ekonomi.
"Aset kami bisa digunakan melalui berbagai mekanisme, seperti jual beli, sewa, hibah, dan tukar menukar untuk mendukung program prioritas pemerintah," ujar Parman.
Menurut Parman, Badan Bank Tanah juga berperan penting dalam memastikan kepastian hukum, harga, dan proses investasi yang cepat.
Langkah ini mendukung program-program pemerintah seperti pembangunan tiga juta rumah, swasembada pangan, dan dapur makan bergizi gratis (MBG).
Dari total aset lahan 33.115,6 hektar yang tersebar di 45 kabupaten/kota, Badan Bank Tanah telah memanfaatkan 28,89% asetnya untuk berbagai kebutuhan.
Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan pemanfaatan ini mencakup sektor kepentingan umum, perkebunan, perikanan, pertanian, UMKM, hingga perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami terus mendorong pemanfaatan aset untuk mendukung berbagai sektor, termasuk pariwisata, pelabuhan, dan pusat logistik," ujar Hakiki.
Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. (Z-10)
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved