Rabu 12 Oktober 2016, 18:05 WIB

BPK Mendukung Hak Pekerja SKK Migas tidak Hilang

RO/OL-2 | Ekonomi
BPK Mendukung Hak Pekerja SKK Migas tidak Hilang

ANTARA

 

SERIKAT Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) telah melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil yang sangat positif dan memahami posisi kedua belah pihak.

BPK mendukung seluruh hak-hak pekerja tidak boleh ada yang berkurang seperti saat masih berbentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Pertemuan antara SP SKK Migas dengan BPK dilakukan pada Selasa, 11 Oktober 2016, di kantor BPK. Pengurus SP SKK Migas yang diwakili oleh Dewan Pembina SKK Migas Elan Biantoro, Sekjen SP SKK Migas Yapit Saptaputra, Ketua Bidang Komunikasi Bambang Dwi Djanuarto, Ketua Bidang Advokasi Indra Wardhana dan anggota Serikat Pekerja Syaifudin diterima oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII Abdul Latief dan tim yang bertugas memeriksa SKK Migas.

“Pertemuan antara pengurus SP SKK Migas dengan BPK berjalan dengan baik. BPK menjelaskan bahwa mereka juga memiliki perhatian yang sama dengan SP SKK Migas yaitu masalah status kelembagaan SKK Migas yang sifatnya masih sementara tapi sudah berjalan 4 tahun. BPK serta SP SKK Migas sama-sama sepakat mendesak agar Pemerintah dan DPR segera menetapkan status kelembagaan SKK Migas yang baru yang permanen,” ujar Dedi Suryadi, Ketua Umum Serikat Pekerja SKK Migas dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu, (12/10).


Menyangkut temuan BPK yang terkait dengan hak-hak pekerja antara lain Tunjangan Telekomunikasi, Tunjangan Perayaan Ulang Tahun Dinas, Penghargaan Atas Pengabdian (PAP), Masa Persiapan Pensiun (MPP), serta Imbalan Kesehatan Purna Karya (IKPK) harus tetap diberikan sama seperti saat masih berbentuk BP Migas.

“Kami menegaskan ke BPK, bahwa bagi pekerja yang terpenting adalah tidak boleh ada hak-hak pekerja yang hilang atas adanya temuan audit BPK dan pihak BPK mendukung langkah pekerja SKK Migas agar hak-hak pekerja tidak boleh ada yang dikurangi sedikitpun atas temuan tersebut. Dalam temuan tersebut, tidak ada perintah menghilangkan hak pekerja SKK Migas,” kata Dedi. OL-2

Baca Juga

Antara

Dikabarkan Pailit, Garuda : Kami Fokus Restrukturisasi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 14:10 WIB
Manajemen Garuda menyebut, sampai dengan saat ini perseroan terus melakukan langkah-langkah strategis akselerasi pemulihan kinerja dengan...
AFP

Harga Rumah Baru Tiongkok Turun Pertama Kali dalam Enam Tahun

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 14:01 WIB
Pembacaan terbaru mengikuti angka resmi menunjukkan industri realestat dan konstruksi menyusut pada kuartal ketiga untuk pertama kali sejak...
ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Polri Diminta Tak Lakukan Penangkapan Pelaku UMKM Tapi Pembinaan

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 13:33 WIB
Kemenkop-UKM dan Polri sepakat akan lebih mengedepankan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM terkait berbagai perizinan yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya