Pemerintah Dinilai Biarkan Pemiskinan Struktural Pekerja

PEMERINTAH dianggap membiarkan fenomena pemiskinan struktural para pekerja maupun buruh yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Itu ditandai dengan minimnya intervensi pengambil kebijakan menangani permasalahan tersebut. 

Pemiskinan struktural itu dikemukakan dalam survei Komite Layak Hidup (KLH) yang menghasilkan temuan kian tertekannya para pekerja maupun buruh dari aspek perekonomian. Secara garis besar, KLH mendapati adanya ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan rumah tangga buruh di Tanah Air. 

Di tengah fenomena rendahnya pendapatan ketimbang pengeluaran itu, para pekerja dan buruh tampak dipaksa untuk mengambil pinjaman, alias kredit kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.

Baca juga : Forum ABAC, Menko Airlangga: Transisi Energi Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

“Penelitian ini ingin menunjukkan, bahwa tren berutang keluarga buruh bukan sekadar cara bertahan hidup akibat upah murah, tapi juga upaya lembaga-lembaga keuangan mengeruk untung dari upah buruh melalui industri keuangan,” ucap Juru Bicara Komite Hidup Layak Kokom Komalawati dalam keterangan persnya, Selasa (22/10).

Survei pengeluaran dan pendapatan rumah tangga buruh yang dilakukan oleh Komite Hidup Layak pada 2023 memperlihatkan bahwa pengeluaran rumah tangga buruh untuk jenis makanan dan nonmakanan sebesar Rp9.299.666,65 per bulan, sementara rata-rata pendapatan rumah tangga buruh hanya sebesar Rp3.240.696,00 per bulan. 

Survei tersebut juga memperlihatkan beberapa strategi buruh bertahan hidup dari kekurangan pendapatannya. Yaitu dengan cara mengurangi konsumsi, menambah jam kerja, memobilisasi anggota rumah tangga untuk bekerja, berutang hingga menjual aset berharga.

Baca juga : Prakerja Dorong Peningkatan Skill Tenaga Kerja Menuju Indonesia Emas 2045

Di tengah jungkir balik keluarga buruh bertahan hidup dengan upah murah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan piutang pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater oleh perusahaan pembiayaan per agustus 2024 yang mencapai Rp7,99 triliun. Angka tersebut meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 89,20% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

Rilis OJK tersebut mengindikasikan bahwa selain upah murah, akses terhadap utang juga makin dipermudah dengan hadirnya skema pembiayaan beli sekarang bayar nanti, dalam konsep perbankan dikenal dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Dalam kajian KLH pula, didapati cara pekerja maupun buruh melunasi utangnya dilakukan dengan menambah jam kerja, mengurangi konsumsi, berutang kembali, hingga pelepasan aset berharga. Dampak paling ekstrem, kata Kokom, ialah opsi untuk mengakhiri hidup lantaran terjebak pada jerat utang yang tak sanggup ditanggung. 

Baca juga : DPR Minta Tindak Tegas Empat Perusahaan Diduga Terlibat Pelecehan Karyawati

“Ada beberapa orang yang saya temui saking frustasinya tidak bisa bayar utang sampai berkeinginan untuk bunuh diri, bahkan ada juga yang terpaksa harus open BO agar bisa membayar utang,” terang Kokom.

Karenanya, KLH mendesak pemerintah untuk segera membuat formulasi kebijakan upah minimum yang berlaku secara nasional dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan tanggungan rumah tangga buruh. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengendalian harga pada jenis-jenis pengeluaran makan dan nonmakanan, seperti harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, air, dan sembako, serta barang-barang urusan publik lainnya.

Kemudian pemerintah harus memberikan akses jaminan kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, perlunya memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di daerah. Di saat yang sama, pemerintah wajib menyediakan pendidikan murah dan berkualitas dengan memastikan jumlah sekolah yang merata serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Berikutnya, pemerintah wajib menyediakan pasar murah di daerah pemukiman buruh sebagai bentuk pengendalian inflasi di tingkat daerah, dengan bekerja sama Kementerian terkait. 

Baca juga : Laporkan Pengaduan THR Lewat Posko dan Website Kemnaker

Masyarakat tidak Terlayani Bank

Di kesempatan berbeda, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengamini fenomena tersebut. Kemudahan masyarakat yang tidak terlayani oleh bank untuk mengakses pinjaman dari lembaga jasa keuangan non bank menimbulkan persoalan baru. Sebab, mayoritas dari masyarakat itu tak memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman yang telah ditarik. 

“Jadi ada dua tipe, untuk konsumtif, tapi juga yang ada untuk kebutuhan hidup, tapi juga tidak bisa bayar. Karena memang khusus pinjol ini tidak ada batasan, pinjam bisa di banyak tempat, ke depan informasinya itu akan diatur, dan disesuaikan dengan kemampuan bayar,” jelasnya dalam diskusi daring bertajuk Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran, Selasa (22/10).

Kondisi itu sebetulnya turut mengonfirmasi tekanan yang terjadi di kelompok masyarakat kelas menengah dalam negeri. Tekanan di kelas menengah, kata Aviliani, berasal dari berbagai penjuru, seperti dampak covid-19, maraknya efisiensi yang dilakukan perusahaan, perkembangan digitalisasi, hingga minimnya uluran tangan dari pemerintah. 

“Pemerintah harus fokus pada permasalahan ini. Ada prakerja, tapi apakah ini sudah disesuaikan? karena ini cukup besar uang saku dan uang programnya. Perlu bekerja sama dengan perusahaan supaya ada pelatihan dari perusahaan. Tax deduction perlu. Pemberdayaan itu perlu, jangan sampai pemerintahan hanya keluarkan uang dengan banyak. Ini untuk menangani kelas menengah,” jelas Aviliani. 

Sementara itu pemerintah enggan memberikan komentar mengenai hal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya mengatakan, pemerintahan baru berjalan dan belum bisa memberikan jawaban pasti atas permasalahan tersebut. “Ini kan (pemerintahan) masih baru,” kata dia kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Selasa (22/10). (Mir/M-4)