Atasi Backlog 12,7 Juta Rumah, Gapensi Dukung Wacana Pemisahan Kementerian PU-Pera

GABUNGAN Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendukung wacana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

"Pemisahan ini sejalan dengan program pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dan menjadi solusi atas backlog (kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat) perumahan rakyat di masa mendatang," kata Sekretaris Jenderal Gapensi La Ode Safiul Akbar dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (8/10).

Ia menjelaskan, sejak tahun 1978, bidang perumahan telah ditangani oleh kementerian tersendiri. Baru pada masa pemerintahan Joko Widodo, bidang perumahan rakyat dilebur dengan bidang pekerjaan umum dalam satu kementerian yaitu PU-Pera.  

Baca juga : Mayoritas Generasi Sandwich Gunakan Tabungan Pribadi untuk Beli Rumah

"Kini saat orientasi pembangunan infrastruktur pemerintahan Prabowo menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan daya saing manusia Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan, memisahkan keduanya merupakan keniscayaan (sudah semestinya), karena rumah merupakan sarana utama kualitas hidup manusia," kata dia.

Menurut La Ode, kinerja Kementerian PU-Pera di bawah komando Basuki Hadimuljono layak dijadikan percontohan oleh kementerian lain dalam percepatan realisasi anggaran hingga menjadi barang milik negara (BMN).

"Anggaran terserap cepat dalam dua bidang besar pembangunan infrastruktur. Pertama, infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, serta irigasi," kata dia.

Baca juga : Realisasi 3 Juta Rumah Pemerintahan Baru, Sektor Ini Dianggap Ikut Andil 

Selain itu, pembangunan infrastruktur di masa Basuki, ditujukan untuk meningkatkan Global Competitiveness Index. La Ode menilai, walau belum terjadi lompatan, kerja keras itu membuahkan hasil peningkatan posisi Indonesia, dari ranking 54 dunia menjadi 51 dunia.

"Ini merupakan sebuah prestasi yang layak untuk diapresiasi tinggi dalam persaingan global yang semakin progresif dan penuh tantangan," kata dia.

Saat berkampanye dalam Pilpres 2024, presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun tiga juta rumah, masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, dan daerah pesisir. Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang diusung bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberinya nama Strategi Transformasi Bangsa.

Baca juga : Wacana Pembentukan Kementerian Perumahan, Ini Kata Basuki Hadimuljono

Strategi Transformasi Bangsa bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi itu.

Merujuk pada program tersebut, La Ode berpendapat prioritas utama bagi Kementerian PU adalah pembangunan infrastruktur kebutuhan mendasar kualitas daya saing manusia. Di dalamnya menyangkut infrastruktur pangan, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas ekonomi kerakyatan.

"Untuk infrastruktur konektivitas, prioritasnya adalah menuntaskan kerja besar yang sudah hampir mencapai tujuannya," ujar dia.

Baca juga : 7 PLBN telah Rampung Dibangun Kementerian PU-Pera

Sementara, untuk Kementerian Perumahan Rakyat prioritasnya adalah melampaui tujuan mengejar backlog sebanyak 12,7 juta rumah. Karena pembangunannya juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh, bukan hanya bagi keluarga yang belum punya rumah.

"Untuk itu, target pemerintahan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah bagi rakyat (2 juta di pedesaan dan 1 juta di perkotaan) adalah angka yang sesuai dengan kebutuhan dan harus diprioritaskan realisasinya," kata dia.

La Ode berharap, dengan pemisahan itu, tujuan utama dari program transformasi bangsa bisa terwujud. Kementerian PU diharapkan mengedepankan variabel profesionalisme, dengan key performance index (KPI) yang menitikberatkan pada pengelolaan postur anggaran dan instrumen kerja melampaui efektivitas dan efisiensi.

"Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dituntut untuk semandiri mungkin dalam pembiayaan dari sumber-sumber nasional. Termasuk di dalamnya sesegera mungkin merealisasikan tujuan pembangunan infrastruktur yang ada sebagai sumber ekonomi baru sekaligus sumber pembiayaan pembangunan," kata dia.

Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat dituntut untuk mengelola Rp53 triliun anggaran yang telah disetujui dalam APBN 2025 dengan memaksimalkan kerja sama dengan BUMN terkait serta pemberdayaan UMKM dan BUMDes sebagai mitra kerjanya.

"Tak kalah pentingnya adalah mendesain sistem stimulus melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya serta kerja sama dengan ekosistem pembiayaan. Tujuannya supaya 3 juta rumah yang dibangun setiap tahunnya mampu dimiliki oleh rakyat dengan cara yang ringan," tutur dia. (E-2)