Satu Dekade Jokowi Ketahanan Pangan RI Bergantung dari Impor

EKONOM Bright Institute Awalil Rizky menyebut satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mampu membangun kemandirian dan ketahanan pangan karena terus menerus bergantung dari impor. Produksi dari sejumlah komoditas utama tanaman pangan tidak cukup memenuhi kenaikan konsumsi makanan masyarakat selama ini, sehingga opsi impor  tak terelakkan.

"Dalam satu dekade di era Pak Jokowi ini, justru tidak memperkuat ketahanan pangan ditandai dengan penurunan produksi dan terus-menerus meningkatkan impor pangan," ujarnya dalam diskusi Ancaman Kerawanan Pangan secara daring, Selasa (8/10).

Awalil menyampaikan produksi padi cenderung menurun selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi di 2014 diperkirakan sebesar 69,87 juta. Angka itu merosot tajam menjadi 53,63 juta ton di 2023. Di 2023, produksi beras diperkirakan sekitar 30,89 juta ton, namun konsumsi yang dibutuhkan mencapai 33,7 juta. Alhasil, pemerintah mengimpor sekitar 3 juta ton. 

Baca juga : Panen Jagung di Sumbawa, Jokowi Tekankan Jaga Keseimbangan Harga

Begitu juga dengan produksi jagung yang mengalami penyusutan tajam. Produksi jagung nasional di 2014 tercatat sebesar 19 juta ton dan di 2023 diperkirakan menjadi 14,4 juta ton. Pemerintah pun mengimpor jagung sebesar 1,1 juta ton di tahun lalu. Ini karena produksi jagung di Tanah Air hanya sebesar 14 juta dengan konsumsi mencapai 15,1 juta ton. 

"Produksi padi dan jagung di era Jokowi mengalami penurunan besar," kata Awalil.

Untuk produksi kedelai juga mengalami kemerosotan, dari 954 ribu ton di 2014 menjadi sekitar 350 ribu ton di 2023. Tahun lalu pemerintah mengimpor kedelai dengan jumlah besar yakni 2,3 juta ton. Pasalnya, kebutuhan masyarakat terhadap kedelai mencapai 2,66 juta ton.

Baca juga : Panen Jagung bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi Tekankan Keseimbangan Harga

"Produksi kedelai selama beberapa tahun ini stagnan, tapi impornya meningkat. Kacang hijau juga mengalami penurunan produksi hingga 30%, begitu juga dengan kacang tanah yang menurun," jelasnya. 

Menurut Awalil ketahanan pangan Indonesia akan terus terancam jika pemerintah ke depan terus membiarkan impor komoditas pangan terus menerus tanpa diiringi produksi yang memadai. Berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI), indeks ketahanan pangan Indonesia di 2022 hanya berada di peringkat ke 63 dari 113 negara dengan memili skor 60,2. 

"Ke depan masalah ketahanan pangan ini menjadi tantangan serius. Bagaimana kita terus-menerus meningkatkan impor pangan, sementara kita tidak memiliki produksi dan ekspor yang cukup kuat. Ini menjadi hal yang bahaya," pungkas Awalil.