Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Suroso Isnandar mengungkapkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) akan masuk di sistem kelistrikan Indonesia setelah tahun 2034. Dalam target pemerintah, operasi komersial pembangkit listrik ramah lingkungan itu mulai di 2032.
"Dari simulasi yang kami laksanakan bahwa ada indikasi kebutuhan energi baru nuklir ini mulai dari tahun 2034 onward (ke depan)," ujar Suroso dalam Media briefing Electrifying The Future 'Strategi Hijau Untuk Akselerasi Net Zero Emissions' di Sarinah, Jakarta, Selasa (17/9).
Suroso menjelaskan PLN tengah menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2024-2033. Dalam RUPTL itu ditargetkan 75% pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dan sisanya 25% gas. Namun, dalam rencana RUPTL yang dikenal Accelerated Renewable Energy Development (ARED) itu, PLTN belum masuk ke dalam sistem kelistrikan Indonesia.
Baca juga : Komitmen Kurangi Emisi, PLN Batalkan Kontrak 13,3 Gigawatt PLTU Batu Bara
"RUPTL yang sekarang sudah disusun kan periodenya 2024-2033. Karena secara regulasi RUPTL 10 tahun. Sehingga, PLTN itu belum masuk RUPTL," imbuhnya.
Pihaknya menegaskan pembangkit listrik ramah lingkungan itu diperlukan untuk mendukung transisi energi Indonesia. PLN siap melakukan studi kelayakan terkait pembangkit listrik nuklir di Indonesia dengan mengadaptasi teknologi reaktor modular kecil.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat alasan PLTN baru menjadi sumber listrik bersih di Tanah Air pada 2034, karena pemerintah memikirkan sisi suplai dan permintaan energi
Baca juga : Ajinomoto Gandeng PLN untuk Gunakan EBT sebagai Bahan Bakar Produksi
Dalam kesempatan yang sama, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat alasan PLTN baru menjadi sumber listrik bersih di Tanah Air pada 2034, karena pertimbangan dari sisi suplai dan permintaan energi baru tersebut.
Dengan potensi energi bersih yang Indonesia miliki amat besar yakni 3.687 gigawatt (GW), pemerintah dikatakan akan hati-hati dalam menyediakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber listrik yang baru.
"Pemerintah melihat ketersediaan antara suplai dan demand proyeksi permintaan listrik ke depan. Hal ini agar tidak ada mismatch (ketidakcocokan) antara pasokan dan permintaan," ucapnya.
Baca juga : Kurangi Emisi Karbon, Penggunaan Renewable Energy Certificate Kian Luas
Selain itu, dalam menyiapkan PLTN sebagai sumber listrik bersih, pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan memiliki kemampuan teknologi PLTN yang mandiri.
"Bagaimana pemerintah ketika mau membangun PLTN itu harus siap semuanya. Dari sisi SDM, dari sisi teknologinya. Jangan sampai kita juga dalam pengembangan EBT tetapi kita justru masih sangat tergantung dengan teknologi dari luar negeri," pungkas Abra. (N-2)
Penghargaan ini diberikan karena program PLN Peduli 'Desa Berdaya' ini telah memberi dampak positif bagi masyarakat dan menjadi wujud komitmen dalam berkelanjutan program.
tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan atau tetap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
PEMERINTAH membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua untuk Juni-Juli 2025.
Pemerintah berencana kembali menggulirkan program diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved