Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
"Mereka (korban PHK) tentu akan melakukan penyesuaian pola konsumsi, dan jik penyesuaian konsumsi ini tidak sedikit, maka dia tentu akan memengaruhi perkembangan dari konsumsi rumah tangga itu sendiri," tutur Periser dari Center of Reform on Economic (CoRE) Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Senin (12/8).
Kondisi itu sedianya telah terkonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan terbatas. Hal itu menurutnya merupakan refleksi dari masyarakat yang menahan konsumsi.
Konsumsi yang tertahan itu, kata Yusuf, dapat disebabkan oleh pendapatan yang berkurang, harga kebutuhan pokok tinggi, atau keduanya terjadi bersamaan. Itu menurutnya juga tak terlepas dari kondisi maraknya PHK sejak awal tahun ini.
Baca juga : Aspek Indonesia: Marak PHK, Daya Beli Bisa Anjlok
Selain mengencangkan ikat pinggang, banyak masyarakat yang terkena PHK pada akhirnya mengambil opsi untuk menjalankan usaha. Dus, tak heran jika tingkat pekerja informal meningkat secara perlahan.
Sayangnya, pekerja informal memiliki sejumlah lubang seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan pendapatan yang tak menentu. "Jadi ini akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang," tutur Yusuf.
Pemerintah, menurutnya dapat merespons kondisi itu dengan memberikan relaksasi kepada pekerja informal. Mereka yang menjadi korban PHK dan masuk dalam kategori pekerja informal dapat dibebaskan dari kewajiban pajak sebagai solusi jangka pendek.
Sementara dalam jangka panjang, reindustrialisasi menjadi opsi yang tak bisa ditawar untuk dilakukan oleh pengambil kebijakan. "Ini karena kita paham bahwa sektor industri relatif sektor yang cocok dengan karakteristik angkatan kerja kita saat ini, di mana barrier to entry-nya berada di sifat moderat dibandingkan dengan sektor jasa," kata Yusuf.
"Dan (industri juga) bisa menawarkan upah yang relatif lebih baik, sehingga saya kira kalau kita bicara menurunkan angka pekerjaan informal, maka keberhasilan agenda reindustrilisasi akan ikut menentukan," pungkasnya. (n-2)
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Microsoft melakukan PHK sekitar 9.000 karyawan, sekitar 4% dari total tenaga kerja globalnya.
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Jika sebelumnya bahasa Inggris menjadi standar, kini bahasa Mandarin mulai mencuat sebagai keahlian baru yang dibutuhkan dalam dunia profesional modern.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menaruh perhatian terhadap fenomena PHK yang melanda pekerja media.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved